February 5th, 2018

Initiating Islamic Entrepreneurship among Muslim Communities

Abstract

This paper is aimed at presenting a set of solution for current Muslim communities’ limited economic performance on entrepreneurial ideas. Library research is applied in this paper to do so. Firstly this paper oversees the nature of entrepreneurship and its development through Islamic teaching and history. Secondly it discusses current condition in Islamic countries regarding their economic performance, cooperation and further challenges. Thirdly it deals with the efforts to initiate entrepreneurship in Islamic communities mainly through academic process provided by higher education institutions. The results suggest that entrepreneurship has played important roles in economic development since primarily entrepreneurs are able to implement new ideas to work. Islam has also put great attention to entrepreneurship as seen in the Holy Koran verses and Prophet Teachings. Nowadays, Muslims live more individualistically; each of them live-in very different conditions based on their economic achievement with very limited cooperation among them. Some challenges arise to improve their competitiveness to attract investment as well as cooperation among them. Higher education institutions in Muslim-majority countries are expect to initiate Islamic entrepreneurship through their curriculum to prepare young entrepreneur Muslim generations that could give direct contributions to stimulate business.

Keywords: Entrepreneurship, Muslim Communities, curriculum.

 

Full article:

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/39317

>

February 5th, 2018

Contextualization of Social Market Economy in Indonesia Development

Abstract
This study is intended to provide an overview of the social market economic system and its
contextualization in the Indonesian economy. Data used in this research are secondary data obtained from Statistics Indonesia, Department of cooperatives and small businesses, National planning agency of Indonesia, World Integrated Trade Solution, World Bank and CYBEX Exim Solution. The data in this study consisted of time series data (time series) and latitude series data (cross section). The method used is qualitative analysis in the form of analytical descriptive. The study provides an illustration that the socialist market economy known as Pancasila economy is one of the alternative solutions of an economic system compatible with the Indonesian nation.
 
Keywords: Social market economy, people's economic, populist economy, Pancasila economy.
 
 
Full article:
>

February 5th, 2018

Advantages and Disadvantages of Disruptive Innovation in the Context of Indonesia’s Economic Development: Need Regulations?

ABSTRACT
This study is intended to elaborate the disruptive innovations. Furthermore, this study try to explain the advantages and disadvantages of disruptive innovations, as well as the role of regulation in that context. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis. Descriptive modelling approach provides an easy understanding. The study concludes that in an economy, especially for developing country like Indonesian economy, a disruptive innovation is a necessity. It cannot be prevented and prohibited. The prohibition of innovation will actually inhibit the creativity. On the other hand, the transition period needs to be well mediated so that the conflicts of interest can be minimized. It takes the role of government in regulating and stabilizing the effect of disruptive innovation.
 
Keywords: Disruptive Innovation, regulation, advantage, disadvantage.
 
 
Full article:
alternative:
>

June 14th, 2014

Lulusan Perguruan Tinggi Dianjurkan Menjadi Entrepreneurs

Saat ini semakin banyak sarjana, bahkan mereka bergelar doktor, masuk dalam sektor usaha dan menjadi entrepreneur. Mereka melihat posisi entrepreneurs lebih menjanjikan ketimbang menjadi pegawai negeri, ataupun pegawai pada perusahaan swasta milik orang lain.

Oleh karena itu, para lulusan Perguruan Tinggi (PT) dianjurkan untuk menjadi entrepreneurs ketimbang melamar ke sana ke mari yang juga tidak mudah memperoleh pekerjaan. Lebih-lebih di Papua, dengan kekayaan alam yang luar biasa banyak, dengan perekonomian berkembang pesat, serta anggaran daerah yang besar, maka peluang usaha semakin menjanjikan. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan juga Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam sambutan pada wisuda Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Muhammadiyah di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (14/6).

Pada kesempatan tersebut, STIKIP Muhammadiyah di Manokwari mewisuda 248 wisudawan, terdiri atas 199 wisudawan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 16 wisudawan Matematika, 8 wisudawan Biologi, 12 wisudawan Bahasa Inggris, dan 12 wisudawan Bahasa Indonesia. Wisuda juga dihadiri Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi, Wakil Bupati Manokwari/Ketua Aptisi Wilayah XIV B Dr. Robert K.R. Hammar, SH. MH, Koordinator Kopertis Wilayah XIV, Drs. Festus Simbiak, M.Pd. Koordinator Kopertis Wilayah XII Dr. Zainuddin Notanubun, M.Pd. dan Abdul Rosik Manan, SH.,M.MPd selaku Ketua STKIP Muhammadiyah di Manokwari.

Dikatakan, saat ini bukan saatnya lagi merasa lebih bergengsi menjadi pegawai. "Dulu orang merasa bangga jadi PNS, dan merasa rendah kalau hanya berbisnis atau usaha mandiri. Sekarang sudah berubah, orang melihat bagaimana kinerjanya, bagaimana hasil karyanya, sehingga tak ada pekerjaan yang otomatis mengangkat status sosial seseorang," ujar mantan Rektor UII ini.

Dulu, tambahnya, untuk jadi pejabat, seolah hanya bisa dari PNS atau ABRI. "Sekarang kan tidak. Banyak pemgusaha bisa jadi gubernur, walikota, bupati, hingga menteri. Bahkan ada yang jadi Wapres atau Calon Presiden," kata Edy Suandi Hamid.

Dikatakan, saat ini ratusan ribu lulusan PT menganggur, dan memberikan gambaran betapa persaingan di bursa kerja lulusan PT sangat ketat. Persaingan ketat juga membuat gaji mereka pun tertekan ke bawah.

Ditambahkan, dengan berlakunya Asean Economic Community (AEC) akhir tahun depan, persaingan ini akan makin ganas lagi. Tenaga terdidik dan  terlatih dari negara asean akan banyak masuk ke Indonesia. Mereka sudah menyiapkan diri sejak lama menghadapi persaingan era AEC ini, sementara kita belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Edy Suandi Hamid juga mengingatkan para sarjana baru untuk terus mengasah pengetahuannya dan ketrampilannya,  khususnya soft skill.

Dikatakan, dari suatu penelitian yang dilakukan Harvard University AS, dikerahui hard skill hanya menyumbang 20% dari karir seseorang, 80% ditentukan soft skill, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, daya analitik, etika, kemampuan beradaptasi, dan sebagainya. "Indeks prestasi diperlukan, tapi bukan yang utama,"ujarnya.

Oleh karena itu, tak mengherankan juga para CEO perusahaan ketika merekrut tenaga kerja melihat dari soft skill ini. Utamanya seperti kemampuan bekerja dalam team, kemampuan mengambil keputusan dengan cepat, ataupun kemampuan berkomunikasi baik internal maupun eksternal.

>

June 2nd, 2014

APTISI Ringankan Korban Bencana Gunung Sinabung

Pemerintah dan masyarakat perlu lebih memperhatikan pendidikan para pelajar yang terkena dampak bencana. Pada saat awal terjadinya bencana, banyak bantuan mengalir karena euforia untuk membantu korban masih besar. Namun beberapa waktu usai bencana terjadi, banyak yang mulai lupa bahwa sebenarnya masyarakat korban bencana masih membutuhkan uluran tangan. Para korban banyak yang belum dapat beraktifitas seperti biasa sehingga pendapatan keluarga merosot. Akibatnya banyak yang kesulitan untuk kembali mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, bantuan kepada siswa/mahasiswa ini perlu menjadi perhatian dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Melihat banyak fakta seperti itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendata beberapa mahasiswa dan siswa yang membutuhkan bantuan di Kabupaten Karo. APTISI memberikan bantuan beasiswa kepada para pelajar tersebut melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karo dan juga langsung kepada mereka di lokasi bencana. Bantuan disampaikan oleh Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. didampingi pengurus APTISI wilayah 1A Sumatera Utara kepada Bupati Kabupaten Karo, Kene' Ukur Karo Jambi dengan total bantuan senilai Rp 42,5 juta. Penyerahan bantuan bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Karo di Kaban Jahe, Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Prof. Edy yang juga Guru Besar Ekonomi UII menyatakan, meski bantuan ini tidak seberapa namun diharapkan dapat meringankan para mahasiswa dan siswa tersebut serta menstimulus elemen-elemen masyarakat untuk terus membantu korban bencana Sinabung. Dalam waktu dekat, APTISI juga akan memberi bantuan serupa untuk korban letusan Gunung Kelud.

Menurut pengamatan APTISI di lapangan, banyak orang tua yang kesulitan untuk membiayai anak-anaknya yang kuliah. Untuk itu, Prof. Edy mengimbau pada PTS anggota APTISI untuk membebaskan atau memberi keringanan biaya kuliah, dan bahkan bisa memberikan beasiswa pada mahasiswa yang keluarganya mengalami kesulitan finansial akibat letusan Sinabung.

Dikatakan, pada waktu lalu, saat ada bencana tsunami Aceh, gempa bumi Padang dan Liwa, gempa Bantul, dan letusan Merapi di Yogyakarta, banyak PTS yang membantu meringankan beban mahasiswa dari wilayah bencana tersebut.

Hadir dalam penyerahan bantuan Sekretaris APTISI Wilayah 1A Uchwatul Achyar, para rektor seperti Rektor Universitas Muslim Nusantara Kondar Siregar, dan Ketua Akademi Kebidanan Bina Husada, Wakil Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Usman Nasution, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Dr. Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut Prof. Edy Suandi Hamid dan rombongan berkesempatan memberikan bantuan dan mengunjungi langsung shelter penampungan pengungsi yang masih belum bisa pulang ke kediaman karena masih dianggap berbahaya. Tercatat korban tewas akibat letusan Sinabung sebanyak 17 orang, sementara korban material di sektor pertanian sejumlah Rp. 1 Trilliun.

>

May 22nd, 2014

Penyeragaman Kebijakan Pendidikan Tinggi Harus Ditinjau Ulang

Salah satu kelemahan kebijakan pendidikan tinggi Indonesia adalah penyeragaman kebijakan untuk daerah-daerah yang kondisinya sangat beragam. Penyeragaman kebijakan tersebut terbukti merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang masih belum maju pendidikannya dan terbatas kondisinya seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan daerah luar Jawa lainnya.

Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menyiapkan 100 Tahun Indonesia Merdeka: Sinkronisasi Sistem Pendidikan Dengan Tujuan Pembangunan Nasional” yang diadakan oleh Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia XLIX (IKAL 49) di Wisma GMT Institute, Jakarta, 22/5. Berbicara dalam forum yang sama, pakar pendidikan Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd dan pakar psikologi UI Dra. Dieny Tjokro, M.Si.

Prof. Edy menyatakan, salah satu contoh penyeragaman kebijakan adalah beasiswa Bidikmisi yang hanya ditujukan untuk Program Studi terakreditasi A di Jawa dan B di luar Jawa. “Kebijakan ini tentunya akan mempersulit Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan bahkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Papua yang sebagian besar masih terakreditasi C. Apakah ini berarti orang miskin di Papua tidak bisa dapat Bidikmisi?” ungkap Prof. Edy yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Selain itu, kebijakan lain adalah terkait batas usia dosen yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maksimal 50 tahun untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Ini menyulitkan bagi PTS luar Jawa dimana Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yg berkualifikasi Strata-2 (S2) sangat terbatas. “Mereka yang S2 dan ingin memulai karir sebagai dosen yang diperhitungkan dalam rasio dosen-mahasiswa menjadi tidak bisa. Akibatnya, nisbah dosen-mahasiswa semakin timpang, dan membuat PTS dikategorikan ‘bermasalah’”, tegas Prof. Edy.

Oleh karena itu Prof. Edy berharap kebijakan yang bersifat penyeragaman seperti ini harus ditinjau lagi. Kebijakan harus betul-betul membumi dan melihat fakta lapangan.

Sementara itu, terkait banyaknya lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang menganggur, Prof. Edy menyatakan bahwa hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada PT. “Ini karena kita belum punya National Manpower Planning (NMPP) sehingga masyarakat dan pemerintah pun tidak memiliki acuan formal yang berbasis data komprehensif dalam membuka Program Studi baru”, ungkapnya. Menurut Prof. Edy, pembuatan NMPP ini memang tidak mudah dan memerlukan koordinasi lintas Kementerian namun harus segera dimulai. “Mudah-mudahan pemerintahan baru ke depan bisa mulai merumuskan NMPP ini”, paparnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani , DEA, tenaga pengajar Lemhannas mengapresiasi kegiatan yang diadakan IKAL 49 yang menurutnya sangat konstruktif.

>

May 11th, 2014

APTISI Tandatangani Letter of Intent dengan Tiga Universitas di Eropa

Agenda internasionalisasi pendidikan tidak hanya menjadi prioritas bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Di negara-negara Eropa seperti Belanda, internasionalisasi tetap ditempatkan sebagai salah satu strategi utama pendidikan tinggi untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Demikian disampaikan Directeur Academie voor Technology, Innovation & Society, A. de Jager, dalam paparan saat menerima kunjungan kerja delegasi APTISI ke The Hague University, Den Haag, Belanda, Jumat, (9/5). “Kebijakan internasionalisasi di The Hague University telah berhasil memperluas pengetahuan dan pengalaman mahasiswa serta membekali mereka dengan kemampuan bersaing di level global,” ungkapnya.

De Jager menambahkan, The Hague University saat ini menjadi perguruan tinggi di Belanda dengan profil mahasiswa internasional yang paling beragam. “Kami memiliki lebih dari 2.000 mahasiswa internasional yang berasal dari 175 negara,” paparnya.

Kunjungan kerja APTISI ke The Hague University tersebut dihadiri oleh 32 delegasi yang terdiri atas Rektor Universitas Islam Bandung, Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, M.S., Sp. THT-KL (K), Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Rogatianus Maryatmo, M.A., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, Rektor Universitas Suryakancana, Prof. Dr. H. Dwidja Priatno, SH, MM, Sp.N. serta sejumlah Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, dan dipimpin oleh Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan Letter of Intent (LoI) pengembangan kerjasama strategis antara APTISI dan The Hague University.

Dalam sambutannya, Prof. Edy mendorong seluruh PTS di Indonesia untuk melakukan akselerasi internasionalisasi pendidikan tinggi melalui kerjasama strategis dengan perguruan tinggi luar negeri. “Dengan tujuan membuka pintu masuk internasionalisasi bagi PTS itulah, maka pada hari ini APTISI menandatangani LoI dengan The Hague University,” ungkap Edy yang juga merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII).

Penandatanganan LoI dengan The Hague University tersebut merupakan kelanjutan dari agenda kunjungan kerja APTISI ke Eropa sejak sepekan yang lalu, di mana pada kesempatan yang sama telah dilakukan penandatanganan LoI antara APTISI dengan dua universitas lain seperti Universite Catholique de Lille, Perancis (Senin, 5/5), dan Saxion University of Applied Sciences, Belanda (Kamis, 8/5).

Sementara itu, Presiden Saxion University of Applied Sciences, Wim Boomkamp, dalam acara penandatangan LoI antara APTISI dengan Saxion University, Enschede, Belanda, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja APTISI. “Kunjungan ini semakin menguatkan komitmen kami untuk terus bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Saxion University selama ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa PTS seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Petra, dan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Kunjungan kerja APTISI ke Eropa tersebut diakhiri dengan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda, yang diterima oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Bambang Hari Wibisono, Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Hari menyampaikan komitmen KBRI Den Haag untuk memfasilitasi pengembangan kerjasama antara PTS Indonesia dengan perguruan tinggi di Belanda.

>

May 8th, 2014

UII Perkuat Jalinan Kerjasama dengan Université Catholique de Lille, Perancis

Globalisasi dalam dunia pendidikan telah mendorong internasionalisasi menjadi salah satu tantangan terbesar sekaligus tuntutan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di negara-negara maju dinilai sebagai pintu masuk strategis dalam memulai proses internasionalisasi PTS di Indonesia.

Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam kunjungan kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) ke Université Catholique de Lille (UCL), Perancis, Senin (5/5). Dalam kunjungan yang dihadiri 32 Rektor dan Pimpinan PTS di berbagai wilayah Indonesia tersebut, juga dilangsungkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara UCL yang diwakili oleh Président-Recteur UCL, Pierre Giorgini, dengan APTISI, yang diwakili oleh Ketua Umum-nya, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

“Penandatanganan LoI ini memberikan peluang bagi para pimpinan PTS yang hadir dalam kunjungan kerja ini untuk mengembangkan kerjasama dengan PTS masing-masing,” ungkap Prof. Edy yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi UII.

Sementara itu, Pierre Giorgini menekankan antusiasme UCL untuk membangun kerjasama dan hubungan strategis dengan PTS di Indonesia. “Kerjasama ini semakin menguatkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang kini tengah menjadi salah satu prioritas hubungan luar negeri pemerintah Perancis,” ungkapnya. UCL sendiri merupakan salah satu PTS unggul di Perancis yang berdiri sejak tahun 1875.

Senada dengan Giorgini, Direktur Kantor Relasi Internasional UCL, Anne-Marie Michel menyambut positif kunjungan kerja APTISI ke UCL. “Pada bulan Juni mendatang, Lille akan menjadi tuan rumah Kongres Kerjasama Perancis-Indonesia dalam bidang pendidikan, di mana kunjungan APTISI ini menjadi sangat relevan dan penting,” ungkap Anne-Marie yang pada April 2014 lalu juga berkunjung ke UII.

Selain kunjungan kerja ke UCL, juga dilakukan penjajakan kerjasama dengan Saxion University of Applied Sciences dan The Hague University di Belanda, di mana delegasi UII diwakili oleh Direktur Pemasaran, Kerjasama, dan Alumni (DPKA), Fitri Nugraheni, Ph.D., Wakil Dekan International Program (IP), Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D., dan Direktur Humas, Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., MA.

“Selain untuk membalas kunjungan UCL ke Kampus UII, rintisan kerjasama dengan UCL ini merupakan bukti komitmen inklusivitas UII untuk mengembangkan kerjasama strategis dengan semua pihak,” ungkap Fitri.

Ia menambahkan, kunjungan kerja ini dinilai strategis mengingat perguruan tinggi di negara-negara Eropa memiliki tradisi akademik yang kuat dan volume kerjasama pendidikan tinggi dengan Indonesia yang saat ini tengah berkembang. “Dalam waktu dekat, UII akan menjajaki berbagai skema kerjasama dengan UCL di bidang akademik, termasuk di antaranya pertukaran staff dan mahasiswa,” pungkas Fitri di akhir acara.

>

April 24th, 2014

Guru Besar UII Terpilih Sebagai Anggota Executive Board of IUSRC

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Periode 2006-2010 dan 2010-2014, terpilih sebagai salah satu anggota executive board of International Universities Search and Rescue Council (IUSRC). Dalam rapat general council di Hotel Acapulco, Girne, Turkish Republic Northern Cyprus (TRNC), Kamis (24/4), juga terpilih Presiden Baru IUSRC Prof. Dr. Yildirim Oner, Rektor Girne American University TRNC. Ia menggantikan Prof. Huseyn Golcekcus Rektor Near East Univrsity Northern Cyprus yang memimpin IUSRC sejak berdirinya pada tahun 2012 lalu.

Di samping Prof. Edy, anggota lain executive board terpilih lainnya antara lain dari India, Jordan, Polandia, dan TRNC. Pertemuan ini dihadiri delegasi dari belasan negara seperti dari Rusia, Kazakhstan, Iran, dan negara lainnya. Anggota IUSRC yang pada awal berdirinya hanya 21 Perguruan Tinggi (PT), saat ini menjadi 35 PT dari lebih 20 negara.

Tujuan dari IUSRC adalah untuk memperkuat dan mendekatkan hubungan antar masyarakat dunia secara umum dan secara khusus bagi PT dan mahasiswa agar saling tolong menolong terhadap isu kemanusiaan, seperti membantu korban bencana dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut, dimaksudkan juga sebagai sarana untuk melakukan training bersama dalam merumuskan dan menyetujui langkah-langkah antisipatif menghadapi bencana yang tidak terduga. UII merupakan salah satu pendiri dari organisasi yang didirikan pada tahun 2012 tersebut.

Ketika diminta menyampaikan sambutannya dalam forum tersebut, Prof. Edy Suandi Hamid menyatakan IUSRC sebagai langkah penting untuk dikembangkan di PT-PT negara anggotanya guna membangun kesadaran dan kepedulian PT pada persoalan kebencanaan seperti gempa, erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Diungkapkan Prof. Edy, PT diharapkan mempunyai unit atau lembaga yang terkait dengan upaya untuk membantu masyarakat atau korban dari setiap bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung merapi, tsunami, banjir dan sebagainya. “Ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab PT pada masyarakat,” paparnya.

Dalam forum berbeda IUSRC juga mengadakan training yang diikuti dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi anggotanya. Dari UII diwakili dosen Fakultas Ekonomi UII, Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc, serta dua mahasiswa yakni Andi Hakim dari Internasional Program Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri dan Reza Fattah Ghalib Santoso dari Internasional Program, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

>

March 11th, 2014

UII Gugat Proses Seleksi Calon Anggota KPK dan KY yang Melibatkan DPR

Ketentuan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-undang tentang Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa KPK dan KY adalah lembaga negara mandiri dan independen yang terbebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan manapun. Namun dalam perkembangannya, independensi keduanya sulit ditegakkan karena proses pemilihan para calon komisionernya harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga politik yang dinilai seluruh produk kebijakan atau keputusannya dominan dari kepentingan politik. Guna menetralisir seleksi komisioner lembaga tersebut dari kepentingan politik, Universitas Islam Indonesia (UII) yang diwakili oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec sebagai Pemohon I dan Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH sebagai pemohon II mengajukan judicial review terhadap kedua UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon UU tersebut hari ini, Selasa (11/3), hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk mengikuti sidang pertama. Namun dalam kesempatan ini pemohon I memberikan kuasa kepada Wakil Rektor I UII, Nandang Sutrisno, SH., M.H., LLM., Ph.D untuk hadir dalam persidangan tersebut. Jalannya sidang dipimpin oleh Hakim MK, Ahmad Fadhil Sumadi sebagai ketua sidang, Mohammad Alim dan Patrialis Akbar sebgai hakim anggota. Sementara dari UII turut hadir Wakil Dekan FH UII, Dr. Saifuddin, SH., M.Hum., serta kuasa hukum UII yakni, Anang Zubaidy, SH.,MH, Zairin Harahap, SH.,M.Si, dan Akhmad Khairun H., SH., M.Hum.

Seperti disampaikan oleh kuasa hukum yang juga dosen FH UII, Anang Zubaidy, SH.,MH, akan ada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Adapun dasar pengujian kedua UU tersebut menurutnya karena Pemohon I yang merupakan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) serta Pemohon II sebagai dosen dan Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII merasa mengalami kerugian konstitusional terhadap berlakunya Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Hari ini kami bersidang di MK terkait judicial review yang telah kami ajukan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan,” ungkapnya saat dihubungi Humas UII.

Menurut Anang Zubaidy, sebagaimana diketahui bahwa mekanisme seleksi calon anggota KY dan KPK sebelum mendapatkan persetujuan dari DPR telah terlebih dulu diseleksi oleh Presiden melalui panitia seleksi (Pansel) yang beranggotakan orang-orang yang berintegritas dan prosfesional di bidangnya masing-masing. Namun hasil seleksi yang sangat ketat tersebut ternyata dapat dianulir pada saat mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR. “Mekanisme itu tentu jelas bertentangan dengan UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan" sedangkan UU KY menggunakan istilah "memilih", sehingga ini benar-benar menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum lainnya, Zairin Harahap, SH.,M.Si, bahwa mekanisme rekruitmen anggota KPK juga tidak jauh berbeda dengan seleksi anggota KY dimana DPR diberi kewenangan untuk memilih, kewenangan tersebut kemudian dinilai bisa menghilangkan proses objektif yang telah dilakukan oleh panitia seleksi yang telah menilai secara obyektif mulai dari integritas dan kemampuan intelektual calon. Namun demikian, seluruh hasil tes yang dikumpulkan oleh para calon anggota KPK menjadi tidak bermakna apa-apa karena pada akhirnya yang menentukan siapa yang terpilih tidak lagi berdasarkan nilai tes dengan skor tertinggi, tetapi sangat bergantung pada pilihan anggota DPR yang pertimbangannya bisa bukan hanya semata-mata nilai ujian tetapi juga kepentingan politik.

“Mekanisme seleksi calon anggota KPK yang demikian selain akan menggangu independensi KPK, juga telah mengakibatkan atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai dosen FH UII ini.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar peran DPR dalam seleksi calon anggota KPK seharusnya ditiadakan atau setidak-tidaknya perannya sama dengan pemilihan calon anggota KY yaitu DPR hanya memberikan persetujuan bukan memilih sebagaimana praktik selama ini. Judicial review UU KPK dan UU KY yang dilakukan oleh UII ini menurutnya semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan sampai warga negara Indonesia yang memiliki kualitas dan integritas baik dan akan mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK dan KY terganjal atau tidak terpilih hanya karena persoalan tidak memiliki dukungan politik yang kuat di DPR. “Tujuan kami jelas, untuk melindungi hak setiap warga negara agar mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai dengan amanah UUD RI 1945,” tandasnya.

>

Next Page »