June 14th, 2014

Lulusan Perguruan Tinggi Dianjurkan Menjadi Entrepreneurs

Saat ini semakin banyak sarjana, bahkan mereka bergelar doktor, masuk dalam sektor usaha dan menjadi entrepreneur. Mereka melihat posisi entrepreneurs lebih menjanjikan ketimbang menjadi pegawai negeri, ataupun pegawai pada perusahaan swasta milik orang lain.

Oleh karena itu, para lulusan Perguruan Tinggi (PT) dianjurkan untuk menjadi entrepreneurs ketimbang melamar ke sana ke mari yang juga tidak mudah memperoleh pekerjaan. Lebih-lebih di Papua, dengan kekayaan alam yang luar biasa banyak, dengan perekonomian berkembang pesat, serta anggaran daerah yang besar, maka peluang usaha semakin menjanjikan. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan juga Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam sambutan pada wisuda Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Muhammadiyah di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (14/6).

Pada kesempatan tersebut, STIKIP Muhammadiyah di Manokwari mewisuda 248 wisudawan, terdiri atas 199 wisudawan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 16 wisudawan Matematika, 8 wisudawan Biologi, 12 wisudawan Bahasa Inggris, dan 12 wisudawan Bahasa Indonesia. Wisuda juga dihadiri Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi, Wakil Bupati Manokwari/Ketua Aptisi Wilayah XIV B Dr. Robert K.R. Hammar, SH. MH, Koordinator Kopertis Wilayah XIV, Drs. Festus Simbiak, M.Pd. Koordinator Kopertis Wilayah XII Dr. Zainuddin Notanubun, M.Pd. dan Abdul Rosik Manan, SH.,M.MPd selaku Ketua STKIP Muhammadiyah di Manokwari.

Dikatakan, saat ini bukan saatnya lagi merasa lebih bergengsi menjadi pegawai. "Dulu orang merasa bangga jadi PNS, dan merasa rendah kalau hanya berbisnis atau usaha mandiri. Sekarang sudah berubah, orang melihat bagaimana kinerjanya, bagaimana hasil karyanya, sehingga tak ada pekerjaan yang otomatis mengangkat status sosial seseorang," ujar mantan Rektor UII ini.

Dulu, tambahnya, untuk jadi pejabat, seolah hanya bisa dari PNS atau ABRI. "Sekarang kan tidak. Banyak pemgusaha bisa jadi gubernur, walikota, bupati, hingga menteri. Bahkan ada yang jadi Wapres atau Calon Presiden," kata Edy Suandi Hamid.

Dikatakan, saat ini ratusan ribu lulusan PT menganggur, dan memberikan gambaran betapa persaingan di bursa kerja lulusan PT sangat ketat. Persaingan ketat juga membuat gaji mereka pun tertekan ke bawah.

Ditambahkan, dengan berlakunya Asean Economic Community (AEC) akhir tahun depan, persaingan ini akan makin ganas lagi. Tenaga terdidik dan  terlatih dari negara asean akan banyak masuk ke Indonesia. Mereka sudah menyiapkan diri sejak lama menghadapi persaingan era AEC ini, sementara kita belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Edy Suandi Hamid juga mengingatkan para sarjana baru untuk terus mengasah pengetahuannya dan ketrampilannya,  khususnya soft skill.

Dikatakan, dari suatu penelitian yang dilakukan Harvard University AS, dikerahui hard skill hanya menyumbang 20% dari karir seseorang, 80% ditentukan soft skill, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, daya analitik, etika, kemampuan beradaptasi, dan sebagainya. "Indeks prestasi diperlukan, tapi bukan yang utama,"ujarnya.

Oleh karena itu, tak mengherankan juga para CEO perusahaan ketika merekrut tenaga kerja melihat dari soft skill ini. Utamanya seperti kemampuan bekerja dalam team, kemampuan mengambil keputusan dengan cepat, ataupun kemampuan berkomunikasi baik internal maupun eksternal.

>

June 2nd, 2014

APTISI Ringankan Korban Bencana Gunung Sinabung

Pemerintah dan masyarakat perlu lebih memperhatikan pendidikan para pelajar yang terkena dampak bencana. Pada saat awal terjadinya bencana, banyak bantuan mengalir karena euforia untuk membantu korban masih besar. Namun beberapa waktu usai bencana terjadi, banyak yang mulai lupa bahwa sebenarnya masyarakat korban bencana masih membutuhkan uluran tangan. Para korban banyak yang belum dapat beraktifitas seperti biasa sehingga pendapatan keluarga merosot. Akibatnya banyak yang kesulitan untuk kembali mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, bantuan kepada siswa/mahasiswa ini perlu menjadi perhatian dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Melihat banyak fakta seperti itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendata beberapa mahasiswa dan siswa yang membutuhkan bantuan di Kabupaten Karo. APTISI memberikan bantuan beasiswa kepada para pelajar tersebut melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karo dan juga langsung kepada mereka di lokasi bencana. Bantuan disampaikan oleh Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. didampingi pengurus APTISI wilayah 1A Sumatera Utara kepada Bupati Kabupaten Karo, Kene' Ukur Karo Jambi dengan total bantuan senilai Rp 42,5 juta. Penyerahan bantuan bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Karo di Kaban Jahe, Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Prof. Edy yang juga Guru Besar Ekonomi UII menyatakan, meski bantuan ini tidak seberapa namun diharapkan dapat meringankan para mahasiswa dan siswa tersebut serta menstimulus elemen-elemen masyarakat untuk terus membantu korban bencana Sinabung. Dalam waktu dekat, APTISI juga akan memberi bantuan serupa untuk korban letusan Gunung Kelud.

Menurut pengamatan APTISI di lapangan, banyak orang tua yang kesulitan untuk membiayai anak-anaknya yang kuliah. Untuk itu, Prof. Edy mengimbau pada PTS anggota APTISI untuk membebaskan atau memberi keringanan biaya kuliah, dan bahkan bisa memberikan beasiswa pada mahasiswa yang keluarganya mengalami kesulitan finansial akibat letusan Sinabung.

Dikatakan, pada waktu lalu, saat ada bencana tsunami Aceh, gempa bumi Padang dan Liwa, gempa Bantul, dan letusan Merapi di Yogyakarta, banyak PTS yang membantu meringankan beban mahasiswa dari wilayah bencana tersebut.

Hadir dalam penyerahan bantuan Sekretaris APTISI Wilayah 1A Uchwatul Achyar, para rektor seperti Rektor Universitas Muslim Nusantara Kondar Siregar, dan Ketua Akademi Kebidanan Bina Husada, Wakil Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Usman Nasution, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Dr. Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut Prof. Edy Suandi Hamid dan rombongan berkesempatan memberikan bantuan dan mengunjungi langsung shelter penampungan pengungsi yang masih belum bisa pulang ke kediaman karena masih dianggap berbahaya. Tercatat korban tewas akibat letusan Sinabung sebanyak 17 orang, sementara korban material di sektor pertanian sejumlah Rp. 1 Trilliun.

>

May 22nd, 2014

Penyeragaman Kebijakan Pendidikan Tinggi Harus Ditinjau Ulang

Salah satu kelemahan kebijakan pendidikan tinggi Indonesia adalah penyeragaman kebijakan untuk daerah-daerah yang kondisinya sangat beragam. Penyeragaman kebijakan tersebut terbukti merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang masih belum maju pendidikannya dan terbatas kondisinya seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan daerah luar Jawa lainnya.

Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menyiapkan 100 Tahun Indonesia Merdeka: Sinkronisasi Sistem Pendidikan Dengan Tujuan Pembangunan Nasional” yang diadakan oleh Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia XLIX (IKAL 49) di Wisma GMT Institute, Jakarta, 22/5. Berbicara dalam forum yang sama, pakar pendidikan Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd dan pakar psikologi UI Dra. Dieny Tjokro, M.Si.

Prof. Edy menyatakan, salah satu contoh penyeragaman kebijakan adalah beasiswa Bidikmisi yang hanya ditujukan untuk Program Studi terakreditasi A di Jawa dan B di luar Jawa. “Kebijakan ini tentunya akan mempersulit Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan bahkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Papua yang sebagian besar masih terakreditasi C. Apakah ini berarti orang miskin di Papua tidak bisa dapat Bidikmisi?” ungkap Prof. Edy yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Selain itu, kebijakan lain adalah terkait batas usia dosen yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maksimal 50 tahun untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Ini menyulitkan bagi PTS luar Jawa dimana Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yg berkualifikasi Strata-2 (S2) sangat terbatas. “Mereka yang S2 dan ingin memulai karir sebagai dosen yang diperhitungkan dalam rasio dosen-mahasiswa menjadi tidak bisa. Akibatnya, nisbah dosen-mahasiswa semakin timpang, dan membuat PTS dikategorikan ‘bermasalah’”, tegas Prof. Edy.

Oleh karena itu Prof. Edy berharap kebijakan yang bersifat penyeragaman seperti ini harus ditinjau lagi. Kebijakan harus betul-betul membumi dan melihat fakta lapangan.

Sementara itu, terkait banyaknya lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang menganggur, Prof. Edy menyatakan bahwa hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada PT. “Ini karena kita belum punya National Manpower Planning (NMPP) sehingga masyarakat dan pemerintah pun tidak memiliki acuan formal yang berbasis data komprehensif dalam membuka Program Studi baru”, ungkapnya. Menurut Prof. Edy, pembuatan NMPP ini memang tidak mudah dan memerlukan koordinasi lintas Kementerian namun harus segera dimulai. “Mudah-mudahan pemerintahan baru ke depan bisa mulai merumuskan NMPP ini”, paparnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani , DEA, tenaga pengajar Lemhannas mengapresiasi kegiatan yang diadakan IKAL 49 yang menurutnya sangat konstruktif.

>

May 11th, 2014

APTISI Tandatangani Letter of Intent dengan Tiga Universitas di Eropa

Agenda internasionalisasi pendidikan tidak hanya menjadi prioritas bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Di negara-negara Eropa seperti Belanda, internasionalisasi tetap ditempatkan sebagai salah satu strategi utama pendidikan tinggi untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Demikian disampaikan Directeur Academie voor Technology, Innovation & Society, A. de Jager, dalam paparan saat menerima kunjungan kerja delegasi APTISI ke The Hague University, Den Haag, Belanda, Jumat, (9/5). “Kebijakan internasionalisasi di The Hague University telah berhasil memperluas pengetahuan dan pengalaman mahasiswa serta membekali mereka dengan kemampuan bersaing di level global,” ungkapnya.

De Jager menambahkan, The Hague University saat ini menjadi perguruan tinggi di Belanda dengan profil mahasiswa internasional yang paling beragam. “Kami memiliki lebih dari 2.000 mahasiswa internasional yang berasal dari 175 negara,” paparnya.

Kunjungan kerja APTISI ke The Hague University tersebut dihadiri oleh 32 delegasi yang terdiri atas Rektor Universitas Islam Bandung, Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, M.S., Sp. THT-KL (K), Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Rogatianus Maryatmo, M.A., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, Rektor Universitas Suryakancana, Prof. Dr. H. Dwidja Priatno, SH, MM, Sp.N. serta sejumlah Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, dan dipimpin oleh Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan Letter of Intent (LoI) pengembangan kerjasama strategis antara APTISI dan The Hague University.

Dalam sambutannya, Prof. Edy mendorong seluruh PTS di Indonesia untuk melakukan akselerasi internasionalisasi pendidikan tinggi melalui kerjasama strategis dengan perguruan tinggi luar negeri. “Dengan tujuan membuka pintu masuk internasionalisasi bagi PTS itulah, maka pada hari ini APTISI menandatangani LoI dengan The Hague University,” ungkap Edy yang juga merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII).

Penandatanganan LoI dengan The Hague University tersebut merupakan kelanjutan dari agenda kunjungan kerja APTISI ke Eropa sejak sepekan yang lalu, di mana pada kesempatan yang sama telah dilakukan penandatanganan LoI antara APTISI dengan dua universitas lain seperti Universite Catholique de Lille, Perancis (Senin, 5/5), dan Saxion University of Applied Sciences, Belanda (Kamis, 8/5).

Sementara itu, Presiden Saxion University of Applied Sciences, Wim Boomkamp, dalam acara penandatangan LoI antara APTISI dengan Saxion University, Enschede, Belanda, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja APTISI. “Kunjungan ini semakin menguatkan komitmen kami untuk terus bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Saxion University selama ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa PTS seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Petra, dan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Kunjungan kerja APTISI ke Eropa tersebut diakhiri dengan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda, yang diterima oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Bambang Hari Wibisono, Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Hari menyampaikan komitmen KBRI Den Haag untuk memfasilitasi pengembangan kerjasama antara PTS Indonesia dengan perguruan tinggi di Belanda.

>

May 8th, 2014

UII Perkuat Jalinan Kerjasama dengan Université Catholique de Lille, Perancis

Globalisasi dalam dunia pendidikan telah mendorong internasionalisasi menjadi salah satu tantangan terbesar sekaligus tuntutan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di negara-negara maju dinilai sebagai pintu masuk strategis dalam memulai proses internasionalisasi PTS di Indonesia.

Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam kunjungan kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) ke Université Catholique de Lille (UCL), Perancis, Senin (5/5). Dalam kunjungan yang dihadiri 32 Rektor dan Pimpinan PTS di berbagai wilayah Indonesia tersebut, juga dilangsungkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara UCL yang diwakili oleh Président-Recteur UCL, Pierre Giorgini, dengan APTISI, yang diwakili oleh Ketua Umum-nya, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

“Penandatanganan LoI ini memberikan peluang bagi para pimpinan PTS yang hadir dalam kunjungan kerja ini untuk mengembangkan kerjasama dengan PTS masing-masing,” ungkap Prof. Edy yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi UII.

Sementara itu, Pierre Giorgini menekankan antusiasme UCL untuk membangun kerjasama dan hubungan strategis dengan PTS di Indonesia. “Kerjasama ini semakin menguatkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang kini tengah menjadi salah satu prioritas hubungan luar negeri pemerintah Perancis,” ungkapnya. UCL sendiri merupakan salah satu PTS unggul di Perancis yang berdiri sejak tahun 1875.

Senada dengan Giorgini, Direktur Kantor Relasi Internasional UCL, Anne-Marie Michel menyambut positif kunjungan kerja APTISI ke UCL. “Pada bulan Juni mendatang, Lille akan menjadi tuan rumah Kongres Kerjasama Perancis-Indonesia dalam bidang pendidikan, di mana kunjungan APTISI ini menjadi sangat relevan dan penting,” ungkap Anne-Marie yang pada April 2014 lalu juga berkunjung ke UII.

Selain kunjungan kerja ke UCL, juga dilakukan penjajakan kerjasama dengan Saxion University of Applied Sciences dan The Hague University di Belanda, di mana delegasi UII diwakili oleh Direktur Pemasaran, Kerjasama, dan Alumni (DPKA), Fitri Nugraheni, Ph.D., Wakil Dekan International Program (IP), Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D., dan Direktur Humas, Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., MA.

“Selain untuk membalas kunjungan UCL ke Kampus UII, rintisan kerjasama dengan UCL ini merupakan bukti komitmen inklusivitas UII untuk mengembangkan kerjasama strategis dengan semua pihak,” ungkap Fitri.

Ia menambahkan, kunjungan kerja ini dinilai strategis mengingat perguruan tinggi di negara-negara Eropa memiliki tradisi akademik yang kuat dan volume kerjasama pendidikan tinggi dengan Indonesia yang saat ini tengah berkembang. “Dalam waktu dekat, UII akan menjajaki berbagai skema kerjasama dengan UCL di bidang akademik, termasuk di antaranya pertukaran staff dan mahasiswa,” pungkas Fitri di akhir acara.

>

April 24th, 2014

Guru Besar UII Terpilih Sebagai Anggota Executive Board of IUSRC

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Periode 2006-2010 dan 2010-2014, terpilih sebagai salah satu anggota executive board of International Universities Search and Rescue Council (IUSRC). Dalam rapat general council di Hotel Acapulco, Girne, Turkish Republic Northern Cyprus (TRNC), Kamis (24/4), juga terpilih Presiden Baru IUSRC Prof. Dr. Yildirim Oner, Rektor Girne American University TRNC. Ia menggantikan Prof. Huseyn Golcekcus Rektor Near East Univrsity Northern Cyprus yang memimpin IUSRC sejak berdirinya pada tahun 2012 lalu.

Di samping Prof. Edy, anggota lain executive board terpilih lainnya antara lain dari India, Jordan, Polandia, dan TRNC. Pertemuan ini dihadiri delegasi dari belasan negara seperti dari Rusia, Kazakhstan, Iran, dan negara lainnya. Anggota IUSRC yang pada awal berdirinya hanya 21 Perguruan Tinggi (PT), saat ini menjadi 35 PT dari lebih 20 negara.

Tujuan dari IUSRC adalah untuk memperkuat dan mendekatkan hubungan antar masyarakat dunia secara umum dan secara khusus bagi PT dan mahasiswa agar saling tolong menolong terhadap isu kemanusiaan, seperti membantu korban bencana dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut, dimaksudkan juga sebagai sarana untuk melakukan training bersama dalam merumuskan dan menyetujui langkah-langkah antisipatif menghadapi bencana yang tidak terduga. UII merupakan salah satu pendiri dari organisasi yang didirikan pada tahun 2012 tersebut.

Ketika diminta menyampaikan sambutannya dalam forum tersebut, Prof. Edy Suandi Hamid menyatakan IUSRC sebagai langkah penting untuk dikembangkan di PT-PT negara anggotanya guna membangun kesadaran dan kepedulian PT pada persoalan kebencanaan seperti gempa, erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Diungkapkan Prof. Edy, PT diharapkan mempunyai unit atau lembaga yang terkait dengan upaya untuk membantu masyarakat atau korban dari setiap bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung merapi, tsunami, banjir dan sebagainya. “Ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab PT pada masyarakat,” paparnya.

Dalam forum berbeda IUSRC juga mengadakan training yang diikuti dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi anggotanya. Dari UII diwakili dosen Fakultas Ekonomi UII, Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc, serta dua mahasiswa yakni Andi Hakim dari Internasional Program Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri dan Reza Fattah Ghalib Santoso dari Internasional Program, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

>

March 11th, 2014

UII Gugat Proses Seleksi Calon Anggota KPK dan KY yang Melibatkan DPR

Ketentuan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-undang tentang Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa KPK dan KY adalah lembaga negara mandiri dan independen yang terbebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan manapun. Namun dalam perkembangannya, independensi keduanya sulit ditegakkan karena proses pemilihan para calon komisionernya harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga politik yang dinilai seluruh produk kebijakan atau keputusannya dominan dari kepentingan politik. Guna menetralisir seleksi komisioner lembaga tersebut dari kepentingan politik, Universitas Islam Indonesia (UII) yang diwakili oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec sebagai Pemohon I dan Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH sebagai pemohon II mengajukan judicial review terhadap kedua UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon UU tersebut hari ini, Selasa (11/3), hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk mengikuti sidang pertama. Namun dalam kesempatan ini pemohon I memberikan kuasa kepada Wakil Rektor I UII, Nandang Sutrisno, SH., M.H., LLM., Ph.D untuk hadir dalam persidangan tersebut. Jalannya sidang dipimpin oleh Hakim MK, Ahmad Fadhil Sumadi sebagai ketua sidang, Mohammad Alim dan Patrialis Akbar sebgai hakim anggota. Sementara dari UII turut hadir Wakil Dekan FH UII, Dr. Saifuddin, SH., M.Hum., serta kuasa hukum UII yakni, Anang Zubaidy, SH.,MH, Zairin Harahap, SH.,M.Si, dan Akhmad Khairun H., SH., M.Hum.

Seperti disampaikan oleh kuasa hukum yang juga dosen FH UII, Anang Zubaidy, SH.,MH, akan ada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Adapun dasar pengujian kedua UU tersebut menurutnya karena Pemohon I yang merupakan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) serta Pemohon II sebagai dosen dan Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII merasa mengalami kerugian konstitusional terhadap berlakunya Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Hari ini kami bersidang di MK terkait judicial review yang telah kami ajukan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan,” ungkapnya saat dihubungi Humas UII.

Menurut Anang Zubaidy, sebagaimana diketahui bahwa mekanisme seleksi calon anggota KY dan KPK sebelum mendapatkan persetujuan dari DPR telah terlebih dulu diseleksi oleh Presiden melalui panitia seleksi (Pansel) yang beranggotakan orang-orang yang berintegritas dan prosfesional di bidangnya masing-masing. Namun hasil seleksi yang sangat ketat tersebut ternyata dapat dianulir pada saat mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR. “Mekanisme itu tentu jelas bertentangan dengan UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan" sedangkan UU KY menggunakan istilah "memilih", sehingga ini benar-benar menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum lainnya, Zairin Harahap, SH.,M.Si, bahwa mekanisme rekruitmen anggota KPK juga tidak jauh berbeda dengan seleksi anggota KY dimana DPR diberi kewenangan untuk memilih, kewenangan tersebut kemudian dinilai bisa menghilangkan proses objektif yang telah dilakukan oleh panitia seleksi yang telah menilai secara obyektif mulai dari integritas dan kemampuan intelektual calon. Namun demikian, seluruh hasil tes yang dikumpulkan oleh para calon anggota KPK menjadi tidak bermakna apa-apa karena pada akhirnya yang menentukan siapa yang terpilih tidak lagi berdasarkan nilai tes dengan skor tertinggi, tetapi sangat bergantung pada pilihan anggota DPR yang pertimbangannya bisa bukan hanya semata-mata nilai ujian tetapi juga kepentingan politik.

“Mekanisme seleksi calon anggota KPK yang demikian selain akan menggangu independensi KPK, juga telah mengakibatkan atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai dosen FH UII ini.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar peran DPR dalam seleksi calon anggota KPK seharusnya ditiadakan atau setidak-tidaknya perannya sama dengan pemilihan calon anggota KY yaitu DPR hanya memberikan persetujuan bukan memilih sebagaimana praktik selama ini. Judicial review UU KPK dan UU KY yang dilakukan oleh UII ini menurutnya semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan sampai warga negara Indonesia yang memiliki kualitas dan integritas baik dan akan mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK dan KY terganjal atau tidak terpilih hanya karena persoalan tidak memiliki dukungan politik yang kuat di DPR. “Tujuan kami jelas, untuk melindungi hak setiap warga negara agar mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai dengan amanah UUD RI 1945,” tandasnya.

>

March 7th, 2014

APTISI Tengarai Ditjen Dikti Kemendikbud Langgar UU No.12/2012

Rencana kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk melakukan publikasi Perguruan Tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah ditengarai melanggar Undang-undang (UU) karena sanksi berbentuk publikasi tersebut tidak sesuai dengan UU No. 12/2012 Pasal 92 ayat 2. Di samping itu, kebijakan Ditjen Dikti Kemendikbud tentang pembekuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) juga ditengarai melanggar UU No. 12/2012 Pasal 56 Ayat 2 tentang fungsi PDPT karena menutup akses informasi masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam pertemuan APTISI dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. H. Marzuki Alie, SE, MM dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Prof. Dr. Djoko Santoso di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jum’at (7/3). “Meskipun UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menyiratkan adanya perlakuan yang sama antara PTN dan PTS di Indonesia, tetapi dalam prakteknya kesan dikotomi masih nampak jelas”, ungkap Edy yang sontak disambut dukungan dari hampir seluruh anggota APTISI yang hadir.

Dalam acara tersebut, Marzuki Alie menegaskan bahwa tujuan pertemuan APTISI dengan DPR RI dan Kemendikbud adalah untuk mencari solusi permasalahan PTS yang selama ini tidak menemui jalan keluar. “Kehadiran PTS di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah karena pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan nasib perjalanan bangsa”, tegas Marzuki.

Di sisi lain, Edy menyayangkan ketidakhadiran Mendikbud. Menurutnya, pertemuan tersebut semestinya menjadi momentum tepat untuk mencari jalan keluar bersama. “Sangat disayangkan Mendikbud tidak hadir, padahal pertemuan hari ini adalah untuk memenuhi undangan Ketua DPR dan telah mengikuti jadwal yang diminta oleh Mendikbud”, ungkap Edy.

Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) menambahkan, APTISI menolak rencana Kemendikbud yang akan melakukan publikasi Perguruan Tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah atau dengan terminologi apapun kepada masyarakat. Selain melanggar UU No. 12/2012, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan PTS, mengingat hal itu tidak jelas sumber hukumnya. Kebijakan ini juga tidak mengedepankan aspek pembinaan Perguruan Tinggi yang selama ini didengung-dengungkan oleh Kemendikbud. “Meski Kemendikbud menyatakan ingin melindungi masyarakat dari PT bermasalah, namun kita lihat imbasnya justru berdampak negatif bagi keberadaan PTS yang sedang berupaya mengembangkan pendidikannya”, tegas Edy. Ia khawatir publikasi tersebut justru akan menjatuhkan citra PTS di mata masyarakat sehingga banyak PTS di daerah terancam gulung tikar.

Terkait dengan pembekuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), APTISI menghimbau sanksi tersebut tidak lagi diterapkan karena dinilai terlalu berdampak menyeluruh bagi proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Selain tidak sesuai dengan jenis kasus yang dilanggar, pembekuan PDPT juga kurang mencerminkan aspek pendidikan. “Sungguh sangat tidak mendidik dan tidak adil, kesalahan yang dilakukan oleh segelintir individu namun sanksinya diberikan kepada institusi secara keseluruhan”, tegas Edy.

APTISI Wilayah Turut Sampaikan Aspirasi

Pada pertemuan yang dihadiri tidak kurang dari sembilan ratus anggota APTISI tersebut juga diberikan kesempatan bagi perwakilan APTISI dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Salah satu diantaranya, APTISI wilayah Papua mendesak pemerintah untuk membuka akses Bidikmisi ke PTS seluruh wilayah di Indonesia dengan adil dan merata.

Adanya syarat minimal program studi PTS yang menerima Bidikmisi terakreditasi B untuk luar Jawa dinilai telah menutup peluang PTS di wilayah seperti Papua yang rata-rata Program Studinya masih terakreditasi C untuk mengakses beasiswa tersebut. Calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi berprestasi di wilayah tersebut menjadi tidak punya akses yang sama dengan wilayah lain untuk menerima beasiswa Bidikmisi.

Perwakilan lain seperti APTISI wilayah Nusa Tenggara Timur menilai perlu ada peninjauan terhadap Permendikbud No. 84/2013, khususnya tentang batas usia 50 tahun untuk mendapatkan NIDN. Peninjauan ini penting karena banyak masyarakat yang baru melanjutkan pendidikan S2 setelah usia 40 tahun, dan bagi perguruan tinggi di luar Jawa  sangat kesulitan untuk mencari Dosen dengan pendidikan S2.

Merespon berbagai permasalahan tersebut, Djoko Santoso menjelaskan bahwa Ditjen Dikti Kemendikbud pada dasarnya selalu berunding dengan semua pihak untuk mencari solusi permasalahan PTS. “Ditjen Dikti menampung semua saran dan selalu berupaya untuk melakukan perlakuan yang sama antara PTN dan PTS. Dalam rencana publikasi PTS legal dan tidak bermasalah misalnya, kebijakan ini juga ditujukan kepada PTN”, ungkap Djoko.

Menutup pertemuan tersebut, Marzuki Alie menghimbau agar rencana publikasi PTS legal dan tidak bermasalah sebaiknya dipertimbangkan kembali. “Untuk tidak menciptakan keresahan di kalangan PTS, pemerintah sebaiknya menangguhkan rencana publikasi tersebut”, ungkap Marzuki di akhir acara.

>

March 4th, 2014

Skema JKN Akan Berjalan Timpang Tanpa Peran Apoteker

Memasuki tahun 2014, pemerintah telah secara resmi menggulirkan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem tersebut bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan (universal health coverage) bagi semua lapisan masyarakat sehingga turut mendorong kualitas kesehatan bangsa. Apoteker mempunyai peran vital sebagai garda depan tenaga kesehatan yang secara langsung terlibat dalam implementasi sistem tersebut. Selain itu, apoteker turut berperan penting mengendalikan mutu dan menekan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu. Tanpa peran yang optimal dari apoteker, implementasi skema JKN dinilai akan berjalan timpang. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Ikatan Apoteker Indonesia DIY, Nunut Rubiyanto., S.Si, Apt pada Sumpah Apoteker UII Angkatan XXII, Selasa (4/3) di Auditorium Kahar Muzakkir, kampus terpadu UII.

“Dalam skema JKN, tantangan kesehatan akan semakin kompleks sehingga apoteker hendaknya selalu berkomitmen pada kualitas, baik pada tahap input maupun proses”, tambahnya. Ia mengajak para apoteker muda UII untuk tidak hanya mengedepankan keahlian kefarmasian semata namun juga moralitas selama bekerja.

Senada Ketua Komite Farmasi Nasional (KFN), Drs. Bambang Triworo, Sp.FRS.,Apt menyatakan bahwa JKN merupakan terobosan pemerintah di bidang kesehatan yang patut diapresiasi. “Meski masih ada kekurangan, namun iktikad pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan harus didukung oleh semua pihak termasuk kalangan apoteker”, katanya. Hal ini sejalan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan memadai yang memang telah diamanahkan oleh undang-undang.

Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec berharap para apoteker lulusan UII dapat konsisten dalam menggunakan keahlian yang mereka pelajari untuk terjun mengabdi di tengah masyarakat. “Apoteker mempunyai peran strategis dalam elemen pelayanan kesehatan di masyarakat. Sangat disayangkan jika lulusan apoteker tidak bekerja sesuai dengan kompetensi profesinya”, ujarnya. Ia juga menyebut pentingnya peran apoteker dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat bersama pemerintah. Hal ini sangat penting sebab setiap tahunnya terdapat lebih dari 300.000 obat baru yang terdaftar.

Sumpah Apoteker Angkatan ke XXII ini diikuti 103 peserta dari Program Studi Profesi Apoteker. Lulusan terbaik yang medapat pin emas pada sumpah kali ini diraih oleh Risti Pratiwi dengan IPK 3,94. Hingga kini program studi profesi apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia (FMIPA UII) telah meluluskan 2.225 apoteker yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

>

February 27th, 2014

Aspek Hukum dan Pengawasan Implementasi Ekonomi Syariah Masih Perlu Dikaji

Perekonomian syariah semakin berkembang di tanah air, temasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun masih ada hal-hal terkait implementasi ekonomi syariah yang berada di wilayah "abu-abu" aspek hukum dan pengawasannya. Misalnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang melaksanakan praktik seperti perbankan tetapi izin dari Dinas Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga menjadi tidak jelas siapa yang mengawasi dan memberi sangsi bagi BMT yang nakal.

"Saya berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengkajinya sehingga nanti kita bisa membuat ketentuan untuk tingkat DIY" kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat menemui pengurus MES DIY yang dipimpin Herry Zudianto, SE, AKt, MM, Ketua Dewan Pakar, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc. Pemimpin BI Yogyakarta, Arif Budi Santoso selaku Penasihat, dan Priyonggo Suseno, SE,.M.Sc selaku Sekretaris, di Bangsal Kepatihan DIY, Kamis (27/2).

Dalam pertemuan yang diikuti pengurus harian MES DIY tersebut dibicarakan juga rencana pelantikan pengurus MES DIY 2014-16 yang akan diadakan awal Maret 2014 ini. Dalam kesempatan itu disampaikan Prof. Edy Suandi Hamid, MES ini merupakan ajang silaturahmi dari pengamat-pengamat ataupun pakar ekonomi syariah, lembaga-lembaga ekonomi keuangan syariah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan lainnya. “MES ini akan melakukan kajian-kajian untuk mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah,” ungkapnya.

Masyarakat Ekonomi Syariah secara nasional didirikan pada tanggal 26 Maret 2001 di Jakarta dengan tujuan untuk memberikan edukasi sistem ekonomi syariah secara struktur dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya MES menjadi organisasi sosial yang diminati sebgai wahana pendorong sekaligus kontrol terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, Inggris, Malaysia dan Jerman.

Keberadaan MES di DIY tidak lain didasarkan pada fakta bahwa DIY merupakan kota budaya yang siap menerima perubahan dan pembaruan budaya, termasuk dalam hal bisnis dan keuangan. Bahkan sebagai kota pendidikan, di DIY juga telah banyak perguruan tinggi yang menawarkan Program Studi Ekonomi Syariah, baik secara formal atupun non formal. Oleh karenanya dalam merespon hal tersebut, pada tahun 2007 MES di DIY didirikan oleh berbagai perbankan syariah, lembaga keuangan seperti asuransi, pegadaian BMT, perguruan tinggi dan individu yang memiliki perhatian terhadap ekonomi syariah.

Dalam kiprahnya MES DIY juga telah menghasilkan karya berupa buku teks untuk perguruan tinggi yang berjudul Ekonomi Islam yang ditulis oleh tim penulis P3EI Universitas Islam Indonesia hasil kerjasama dengan Bank Indonesia. Buku tersebut juga telah diluncurkan secara langsung oleh Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.

>

Next Page »