Thursday, February 27th, 2014...1:30 pm

Aspek Hukum dan Pengawasan Implementasi Ekonomi Syariah Masih Perlu Dikaji

Jump to Comments

Perekonomian syariah semakin berkembang di tanah air, temasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun masih ada hal-hal terkait implementasi ekonomi syariah yang berada di wilayah "abu-abu" aspek hukum dan pengawasannya. Misalnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang melaksanakan praktik seperti perbankan tetapi izin dari Dinas Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga menjadi tidak jelas siapa yang mengawasi dan memberi sangsi bagi BMT yang nakal.

"Saya berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengkajinya sehingga nanti kita bisa membuat ketentuan untuk tingkat DIY" kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat menemui pengurus MES DIY yang dipimpin Herry Zudianto, SE, AKt, MM, Ketua Dewan Pakar, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc. Pemimpin BI Yogyakarta, Arif Budi Santoso selaku Penasihat, dan Priyonggo Suseno, SE,.M.Sc selaku Sekretaris, di Bangsal Kepatihan DIY, Kamis (27/2).

Dalam pertemuan yang diikuti pengurus harian MES DIY tersebut dibicarakan juga rencana pelantikan pengurus MES DIY 2014-16 yang akan diadakan awal Maret 2014 ini. Dalam kesempatan itu disampaikan Prof. Edy Suandi Hamid, MES ini merupakan ajang silaturahmi dari pengamat-pengamat ataupun pakar ekonomi syariah, lembaga-lembaga ekonomi keuangan syariah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan lainnya. “MES ini akan melakukan kajian-kajian untuk mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah,” ungkapnya.

Masyarakat Ekonomi Syariah secara nasional didirikan pada tanggal 26 Maret 2001 di Jakarta dengan tujuan untuk memberikan edukasi sistem ekonomi syariah secara struktur dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya MES menjadi organisasi sosial yang diminati sebgai wahana pendorong sekaligus kontrol terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, Inggris, Malaysia dan Jerman.

Keberadaan MES di DIY tidak lain didasarkan pada fakta bahwa DIY merupakan kota budaya yang siap menerima perubahan dan pembaruan budaya, termasuk dalam hal bisnis dan keuangan. Bahkan sebagai kota pendidikan, di DIY juga telah banyak perguruan tinggi yang menawarkan Program Studi Ekonomi Syariah, baik secara formal atupun non formal. Oleh karenanya dalam merespon hal tersebut, pada tahun 2007 MES di DIY didirikan oleh berbagai perbankan syariah, lembaga keuangan seperti asuransi, pegadaian BMT, perguruan tinggi dan individu yang memiliki perhatian terhadap ekonomi syariah.

Dalam kiprahnya MES DIY juga telah menghasilkan karya berupa buku teks untuk perguruan tinggi yang berjudul Ekonomi Islam yang ditulis oleh tim penulis P3EI Universitas Islam Indonesia hasil kerjasama dengan Bank Indonesia. Buku tersebut juga telah diluncurkan secara langsung oleh Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.

Comments are closed.