Friday, March 7th, 2014...11:28 am

APTISI Tengarai Ditjen Dikti Kemendikbud Langgar UU No.12/2012

Jump to Comments

Rencana kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk melakukan publikasi Perguruan Tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah ditengarai melanggar Undang-undang (UU) karena sanksi berbentuk publikasi tersebut tidak sesuai dengan UU No. 12/2012 Pasal 92 ayat 2. Di samping itu, kebijakan Ditjen Dikti Kemendikbud tentang pembekuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) juga ditengarai melanggar UU No. 12/2012 Pasal 56 Ayat 2 tentang fungsi PDPT karena menutup akses informasi masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam pertemuan APTISI dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. H. Marzuki Alie, SE, MM dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Prof. Dr. Djoko Santoso di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jum’at (7/3). “Meskipun UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menyiratkan adanya perlakuan yang sama antara PTN dan PTS di Indonesia, tetapi dalam prakteknya kesan dikotomi masih nampak jelas”, ungkap Edy yang sontak disambut dukungan dari hampir seluruh anggota APTISI yang hadir.

Dalam acara tersebut, Marzuki Alie menegaskan bahwa tujuan pertemuan APTISI dengan DPR RI dan Kemendikbud adalah untuk mencari solusi permasalahan PTS yang selama ini tidak menemui jalan keluar. “Kehadiran PTS di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah karena pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan nasib perjalanan bangsa”, tegas Marzuki.

Di sisi lain, Edy menyayangkan ketidakhadiran Mendikbud. Menurutnya, pertemuan tersebut semestinya menjadi momentum tepat untuk mencari jalan keluar bersama. “Sangat disayangkan Mendikbud tidak hadir, padahal pertemuan hari ini adalah untuk memenuhi undangan Ketua DPR dan telah mengikuti jadwal yang diminta oleh Mendikbud”, ungkap Edy.

Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) menambahkan, APTISI menolak rencana Kemendikbud yang akan melakukan publikasi Perguruan Tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah atau dengan terminologi apapun kepada masyarakat. Selain melanggar UU No. 12/2012, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan PTS, mengingat hal itu tidak jelas sumber hukumnya. Kebijakan ini juga tidak mengedepankan aspek pembinaan Perguruan Tinggi yang selama ini didengung-dengungkan oleh Kemendikbud. “Meski Kemendikbud menyatakan ingin melindungi masyarakat dari PT bermasalah, namun kita lihat imbasnya justru berdampak negatif bagi keberadaan PTS yang sedang berupaya mengembangkan pendidikannya”, tegas Edy. Ia khawatir publikasi tersebut justru akan menjatuhkan citra PTS di mata masyarakat sehingga banyak PTS di daerah terancam gulung tikar.

Terkait dengan pembekuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), APTISI menghimbau sanksi tersebut tidak lagi diterapkan karena dinilai terlalu berdampak menyeluruh bagi proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Selain tidak sesuai dengan jenis kasus yang dilanggar, pembekuan PDPT juga kurang mencerminkan aspek pendidikan. “Sungguh sangat tidak mendidik dan tidak adil, kesalahan yang dilakukan oleh segelintir individu namun sanksinya diberikan kepada institusi secara keseluruhan”, tegas Edy.

APTISI Wilayah Turut Sampaikan Aspirasi

Pada pertemuan yang dihadiri tidak kurang dari sembilan ratus anggota APTISI tersebut juga diberikan kesempatan bagi perwakilan APTISI dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Salah satu diantaranya, APTISI wilayah Papua mendesak pemerintah untuk membuka akses Bidikmisi ke PTS seluruh wilayah di Indonesia dengan adil dan merata.

Adanya syarat minimal program studi PTS yang menerima Bidikmisi terakreditasi B untuk luar Jawa dinilai telah menutup peluang PTS di wilayah seperti Papua yang rata-rata Program Studinya masih terakreditasi C untuk mengakses beasiswa tersebut. Calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi berprestasi di wilayah tersebut menjadi tidak punya akses yang sama dengan wilayah lain untuk menerima beasiswa Bidikmisi.

Perwakilan lain seperti APTISI wilayah Nusa Tenggara Timur menilai perlu ada peninjauan terhadap Permendikbud No. 84/2013, khususnya tentang batas usia 50 tahun untuk mendapatkan NIDN. Peninjauan ini penting karena banyak masyarakat yang baru melanjutkan pendidikan S2 setelah usia 40 tahun, dan bagi perguruan tinggi di luar Jawa  sangat kesulitan untuk mencari Dosen dengan pendidikan S2.

Merespon berbagai permasalahan tersebut, Djoko Santoso menjelaskan bahwa Ditjen Dikti Kemendikbud pada dasarnya selalu berunding dengan semua pihak untuk mencari solusi permasalahan PTS. “Ditjen Dikti menampung semua saran dan selalu berupaya untuk melakukan perlakuan yang sama antara PTN dan PTS. Dalam rencana publikasi PTS legal dan tidak bermasalah misalnya, kebijakan ini juga ditujukan kepada PTN”, ungkap Djoko.

Menutup pertemuan tersebut, Marzuki Alie menghimbau agar rencana publikasi PTS legal dan tidak bermasalah sebaiknya dipertimbangkan kembali. “Untuk tidak menciptakan keresahan di kalangan PTS, pemerintah sebaiknya menangguhkan rencana publikasi tersebut”, ungkap Marzuki di akhir acara.

Comments are closed.