Tuesday, March 11th, 2014...4:23 pm

UII Gugat Proses Seleksi Calon Anggota KPK dan KY yang Melibatkan DPR

Jump to Comments

Ketentuan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-undang tentang Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa KPK dan KY adalah lembaga negara mandiri dan independen yang terbebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan manapun. Namun dalam perkembangannya, independensi keduanya sulit ditegakkan karena proses pemilihan para calon komisionernya harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga politik yang dinilai seluruh produk kebijakan atau keputusannya dominan dari kepentingan politik. Guna menetralisir seleksi komisioner lembaga tersebut dari kepentingan politik, Universitas Islam Indonesia (UII) yang diwakili oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec sebagai Pemohon I dan Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH sebagai pemohon II mengajukan judicial review terhadap kedua UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon UU tersebut hari ini, Selasa (11/3), hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk mengikuti sidang pertama. Namun dalam kesempatan ini pemohon I memberikan kuasa kepada Wakil Rektor I UII, Nandang Sutrisno, SH., M.H., LLM., Ph.D untuk hadir dalam persidangan tersebut. Jalannya sidang dipimpin oleh Hakim MK, Ahmad Fadhil Sumadi sebagai ketua sidang, Mohammad Alim dan Patrialis Akbar sebgai hakim anggota. Sementara dari UII turut hadir Wakil Dekan FH UII, Dr. Saifuddin, SH., M.Hum., serta kuasa hukum UII yakni, Anang Zubaidy, SH.,MH, Zairin Harahap, SH.,M.Si, dan Akhmad Khairun H., SH., M.Hum.

Seperti disampaikan oleh kuasa hukum yang juga dosen FH UII, Anang Zubaidy, SH.,MH, akan ada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Adapun dasar pengujian kedua UU tersebut menurutnya karena Pemohon I yang merupakan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) serta Pemohon II sebagai dosen dan Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII merasa mengalami kerugian konstitusional terhadap berlakunya Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Hari ini kami bersidang di MK terkait judicial review yang telah kami ajukan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan,” ungkapnya saat dihubungi Humas UII.

Menurut Anang Zubaidy, sebagaimana diketahui bahwa mekanisme seleksi calon anggota KY dan KPK sebelum mendapatkan persetujuan dari DPR telah terlebih dulu diseleksi oleh Presiden melalui panitia seleksi (Pansel) yang beranggotakan orang-orang yang berintegritas dan prosfesional di bidangnya masing-masing. Namun hasil seleksi yang sangat ketat tersebut ternyata dapat dianulir pada saat mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR. “Mekanisme itu tentu jelas bertentangan dengan UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan" sedangkan UU KY menggunakan istilah "memilih", sehingga ini benar-benar menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum lainnya, Zairin Harahap, SH.,M.Si, bahwa mekanisme rekruitmen anggota KPK juga tidak jauh berbeda dengan seleksi anggota KY dimana DPR diberi kewenangan untuk memilih, kewenangan tersebut kemudian dinilai bisa menghilangkan proses objektif yang telah dilakukan oleh panitia seleksi yang telah menilai secara obyektif mulai dari integritas dan kemampuan intelektual calon. Namun demikian, seluruh hasil tes yang dikumpulkan oleh para calon anggota KPK menjadi tidak bermakna apa-apa karena pada akhirnya yang menentukan siapa yang terpilih tidak lagi berdasarkan nilai tes dengan skor tertinggi, tetapi sangat bergantung pada pilihan anggota DPR yang pertimbangannya bisa bukan hanya semata-mata nilai ujian tetapi juga kepentingan politik.

“Mekanisme seleksi calon anggota KPK yang demikian selain akan menggangu independensi KPK, juga telah mengakibatkan atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai dosen FH UII ini.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar peran DPR dalam seleksi calon anggota KPK seharusnya ditiadakan atau setidak-tidaknya perannya sama dengan pemilihan calon anggota KY yaitu DPR hanya memberikan persetujuan bukan memilih sebagaimana praktik selama ini. Judicial review UU KPK dan UU KY yang dilakukan oleh UII ini menurutnya semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan sampai warga negara Indonesia yang memiliki kualitas dan integritas baik dan akan mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK dan KY terganjal atau tidak terpilih hanya karena persoalan tidak memiliki dukungan politik yang kuat di DPR. “Tujuan kami jelas, untuk melindungi hak setiap warga negara agar mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai dengan amanah UUD RI 1945,” tandasnya.

Comments are closed.