Thursday, May 22nd, 2014...3:08 pm

Penyeragaman Kebijakan Pendidikan Tinggi Harus Ditinjau Ulang

Jump to Comments

Salah satu kelemahan kebijakan pendidikan tinggi Indonesia adalah penyeragaman kebijakan untuk daerah-daerah yang kondisinya sangat beragam. Penyeragaman kebijakan tersebut terbukti merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang masih belum maju pendidikannya dan terbatas kondisinya seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan daerah luar Jawa lainnya.

Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menyiapkan 100 Tahun Indonesia Merdeka: Sinkronisasi Sistem Pendidikan Dengan Tujuan Pembangunan Nasional” yang diadakan oleh Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia XLIX (IKAL 49) di Wisma GMT Institute, Jakarta, 22/5. Berbicara dalam forum yang sama, pakar pendidikan Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd dan pakar psikologi UI Dra. Dieny Tjokro, M.Si.

Prof. Edy menyatakan, salah satu contoh penyeragaman kebijakan adalah beasiswa Bidikmisi yang hanya ditujukan untuk Program Studi terakreditasi A di Jawa dan B di luar Jawa. “Kebijakan ini tentunya akan mempersulit Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan bahkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Papua yang sebagian besar masih terakreditasi C. Apakah ini berarti orang miskin di Papua tidak bisa dapat Bidikmisi?” ungkap Prof. Edy yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Selain itu, kebijakan lain adalah terkait batas usia dosen yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maksimal 50 tahun untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Ini menyulitkan bagi PTS luar Jawa dimana Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yg berkualifikasi Strata-2 (S2) sangat terbatas. “Mereka yang S2 dan ingin memulai karir sebagai dosen yang diperhitungkan dalam rasio dosen-mahasiswa menjadi tidak bisa. Akibatnya, nisbah dosen-mahasiswa semakin timpang, dan membuat PTS dikategorikan ‘bermasalah’”, tegas Prof. Edy.

Oleh karena itu Prof. Edy berharap kebijakan yang bersifat penyeragaman seperti ini harus ditinjau lagi. Kebijakan harus betul-betul membumi dan melihat fakta lapangan.

Sementara itu, terkait banyaknya lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang menganggur, Prof. Edy menyatakan bahwa hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada PT. “Ini karena kita belum punya National Manpower Planning (NMPP) sehingga masyarakat dan pemerintah pun tidak memiliki acuan formal yang berbasis data komprehensif dalam membuka Program Studi baru”, ungkapnya. Menurut Prof. Edy, pembuatan NMPP ini memang tidak mudah dan memerlukan koordinasi lintas Kementerian namun harus segera dimulai. “Mudah-mudahan pemerintahan baru ke depan bisa mulai merumuskan NMPP ini”, paparnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani , DEA, tenaga pengajar Lemhannas mengapresiasi kegiatan yang diadakan IKAL 49 yang menurutnya sangat konstruktif.

Comments are closed.