March 7th, 2014

APTISI Tengarai Ditjen Dikti Kemendikbud Langgar UU No.12/2012

Rencana kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk melakukan publikasi Perguruan Tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah ditengarai melanggar Undang-undang (UU) karena sanksi berbentuk publikasi tersebut tidak sesuai dengan UU No. 12/2012 Pasal 92 ayat 2. Di samping itu, kebijakan Ditjen Dikti Kemendikbud tentang pembekuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) juga ditengarai melanggar UU No. 12/2012 Pasal 56 Ayat 2 tentang fungsi PDPT karena menutup akses informasi masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam pertemuan APTISI dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. H. Marzuki Alie, SE, MM dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Prof. Dr. Djoko Santoso di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jum’at (7/3). “Meskipun UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menyiratkan adanya perlakuan yang sama antara PTN dan PTS di Indonesia, tetapi dalam prakteknya kesan dikotomi masih nampak jelas”, ungkap Edy yang sontak disambut dukungan dari hampir seluruh anggota APTISI yang hadir.

Dalam acara tersebut, Marzuki Alie menegaskan bahwa tujuan pertemuan APTISI dengan DPR RI dan Kemendikbud adalah untuk mencari solusi permasalahan PTS yang selama ini tidak menemui jalan keluar. “Kehadiran PTS di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah karena pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan nasib perjalanan bangsa”, tegas Marzuki.

Di sisi lain, Edy menyayangkan ketidakhadiran Mendikbud. Menurutnya, pertemuan tersebut semestinya menjadi momentum tepat untuk mencari jalan keluar bersama. “Sangat disayangkan Mendikbud tidak hadir, padahal pertemuan hari ini adalah untuk memenuhi undangan Ketua DPR dan telah mengikuti jadwal yang diminta oleh Mendikbud”, ungkap Edy.

Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) menambahkan, APTISI menolak rencana Kemendikbud yang akan melakukan publikasi Perguruan Tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah atau dengan terminologi apapun kepada masyarakat. Selain melanggar UU No. 12/2012, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan PTS, mengingat hal itu tidak jelas sumber hukumnya. Kebijakan ini juga tidak mengedepankan aspek pembinaan Perguruan Tinggi yang selama ini didengung-dengungkan oleh Kemendikbud. “Meski Kemendikbud menyatakan ingin melindungi masyarakat dari PT bermasalah, namun kita lihat imbasnya justru berdampak negatif bagi keberadaan PTS yang sedang berupaya mengembangkan pendidikannya”, tegas Edy. Ia khawatir publikasi tersebut justru akan menjatuhkan citra PTS di mata masyarakat sehingga banyak PTS di daerah terancam gulung tikar.

Terkait dengan pembekuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), APTISI menghimbau sanksi tersebut tidak lagi diterapkan karena dinilai terlalu berdampak menyeluruh bagi proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Selain tidak sesuai dengan jenis kasus yang dilanggar, pembekuan PDPT juga kurang mencerminkan aspek pendidikan. “Sungguh sangat tidak mendidik dan tidak adil, kesalahan yang dilakukan oleh segelintir individu namun sanksinya diberikan kepada institusi secara keseluruhan”, tegas Edy.

APTISI Wilayah Turut Sampaikan Aspirasi

Pada pertemuan yang dihadiri tidak kurang dari sembilan ratus anggota APTISI tersebut juga diberikan kesempatan bagi perwakilan APTISI dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Salah satu diantaranya, APTISI wilayah Papua mendesak pemerintah untuk membuka akses Bidikmisi ke PTS seluruh wilayah di Indonesia dengan adil dan merata.

Adanya syarat minimal program studi PTS yang menerima Bidikmisi terakreditasi B untuk luar Jawa dinilai telah menutup peluang PTS di wilayah seperti Papua yang rata-rata Program Studinya masih terakreditasi C untuk mengakses beasiswa tersebut. Calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi berprestasi di wilayah tersebut menjadi tidak punya akses yang sama dengan wilayah lain untuk menerima beasiswa Bidikmisi.

Perwakilan lain seperti APTISI wilayah Nusa Tenggara Timur menilai perlu ada peninjauan terhadap Permendikbud No. 84/2013, khususnya tentang batas usia 50 tahun untuk mendapatkan NIDN. Peninjauan ini penting karena banyak masyarakat yang baru melanjutkan pendidikan S2 setelah usia 40 tahun, dan bagi perguruan tinggi di luar Jawa  sangat kesulitan untuk mencari Dosen dengan pendidikan S2.

Merespon berbagai permasalahan tersebut, Djoko Santoso menjelaskan bahwa Ditjen Dikti Kemendikbud pada dasarnya selalu berunding dengan semua pihak untuk mencari solusi permasalahan PTS. “Ditjen Dikti menampung semua saran dan selalu berupaya untuk melakukan perlakuan yang sama antara PTN dan PTS. Dalam rencana publikasi PTS legal dan tidak bermasalah misalnya, kebijakan ini juga ditujukan kepada PTN”, ungkap Djoko.

Menutup pertemuan tersebut, Marzuki Alie menghimbau agar rencana publikasi PTS legal dan tidak bermasalah sebaiknya dipertimbangkan kembali. “Untuk tidak menciptakan keresahan di kalangan PTS, pemerintah sebaiknya menangguhkan rencana publikasi tersebut”, ungkap Marzuki di akhir acara.

>

March 4th, 2014

Skema JKN Akan Berjalan Timpang Tanpa Peran Apoteker

Memasuki tahun 2014, pemerintah telah secara resmi menggulirkan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem tersebut bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan (universal health coverage) bagi semua lapisan masyarakat sehingga turut mendorong kualitas kesehatan bangsa. Apoteker mempunyai peran vital sebagai garda depan tenaga kesehatan yang secara langsung terlibat dalam implementasi sistem tersebut. Selain itu, apoteker turut berperan penting mengendalikan mutu dan menekan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu. Tanpa peran yang optimal dari apoteker, implementasi skema JKN dinilai akan berjalan timpang. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Ikatan Apoteker Indonesia DIY, Nunut Rubiyanto., S.Si, Apt pada Sumpah Apoteker UII Angkatan XXII, Selasa (4/3) di Auditorium Kahar Muzakkir, kampus terpadu UII.

“Dalam skema JKN, tantangan kesehatan akan semakin kompleks sehingga apoteker hendaknya selalu berkomitmen pada kualitas, baik pada tahap input maupun proses”, tambahnya. Ia mengajak para apoteker muda UII untuk tidak hanya mengedepankan keahlian kefarmasian semata namun juga moralitas selama bekerja.

Senada Ketua Komite Farmasi Nasional (KFN), Drs. Bambang Triworo, Sp.FRS.,Apt menyatakan bahwa JKN merupakan terobosan pemerintah di bidang kesehatan yang patut diapresiasi. “Meski masih ada kekurangan, namun iktikad pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan harus didukung oleh semua pihak termasuk kalangan apoteker”, katanya. Hal ini sejalan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan memadai yang memang telah diamanahkan oleh undang-undang.

Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec berharap para apoteker lulusan UII dapat konsisten dalam menggunakan keahlian yang mereka pelajari untuk terjun mengabdi di tengah masyarakat. “Apoteker mempunyai peran strategis dalam elemen pelayanan kesehatan di masyarakat. Sangat disayangkan jika lulusan apoteker tidak bekerja sesuai dengan kompetensi profesinya”, ujarnya. Ia juga menyebut pentingnya peran apoteker dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat bersama pemerintah. Hal ini sangat penting sebab setiap tahunnya terdapat lebih dari 300.000 obat baru yang terdaftar.

Sumpah Apoteker Angkatan ke XXII ini diikuti 103 peserta dari Program Studi Profesi Apoteker. Lulusan terbaik yang medapat pin emas pada sumpah kali ini diraih oleh Risti Pratiwi dengan IPK 3,94. Hingga kini program studi profesi apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia (FMIPA UII) telah meluluskan 2.225 apoteker yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

>

February 27th, 2014

Aspek Hukum dan Pengawasan Implementasi Ekonomi Syariah Masih Perlu Dikaji

Perekonomian syariah semakin berkembang di tanah air, temasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun masih ada hal-hal terkait implementasi ekonomi syariah yang berada di wilayah "abu-abu" aspek hukum dan pengawasannya. Misalnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang melaksanakan praktik seperti perbankan tetapi izin dari Dinas Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga menjadi tidak jelas siapa yang mengawasi dan memberi sangsi bagi BMT yang nakal.

"Saya berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengkajinya sehingga nanti kita bisa membuat ketentuan untuk tingkat DIY" kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat menemui pengurus MES DIY yang dipimpin Herry Zudianto, SE, AKt, MM, Ketua Dewan Pakar, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc. Pemimpin BI Yogyakarta, Arif Budi Santoso selaku Penasihat, dan Priyonggo Suseno, SE,.M.Sc selaku Sekretaris, di Bangsal Kepatihan DIY, Kamis (27/2).

Dalam pertemuan yang diikuti pengurus harian MES DIY tersebut dibicarakan juga rencana pelantikan pengurus MES DIY 2014-16 yang akan diadakan awal Maret 2014 ini. Dalam kesempatan itu disampaikan Prof. Edy Suandi Hamid, MES ini merupakan ajang silaturahmi dari pengamat-pengamat ataupun pakar ekonomi syariah, lembaga-lembaga ekonomi keuangan syariah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan lainnya. “MES ini akan melakukan kajian-kajian untuk mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah,” ungkapnya.

Masyarakat Ekonomi Syariah secara nasional didirikan pada tanggal 26 Maret 2001 di Jakarta dengan tujuan untuk memberikan edukasi sistem ekonomi syariah secara struktur dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya MES menjadi organisasi sosial yang diminati sebgai wahana pendorong sekaligus kontrol terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, Inggris, Malaysia dan Jerman.

Keberadaan MES di DIY tidak lain didasarkan pada fakta bahwa DIY merupakan kota budaya yang siap menerima perubahan dan pembaruan budaya, termasuk dalam hal bisnis dan keuangan. Bahkan sebagai kota pendidikan, di DIY juga telah banyak perguruan tinggi yang menawarkan Program Studi Ekonomi Syariah, baik secara formal atupun non formal. Oleh karenanya dalam merespon hal tersebut, pada tahun 2007 MES di DIY didirikan oleh berbagai perbankan syariah, lembaga keuangan seperti asuransi, pegadaian BMT, perguruan tinggi dan individu yang memiliki perhatian terhadap ekonomi syariah.

Dalam kiprahnya MES DIY juga telah menghasilkan karya berupa buku teks untuk perguruan tinggi yang berjudul Ekonomi Islam yang ditulis oleh tim penulis P3EI Universitas Islam Indonesia hasil kerjasama dengan Bank Indonesia. Buku tersebut juga telah diluncurkan secara langsung oleh Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.

>

February 26th, 2014

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Sinergikan Kebijakan Hadapi AEC 2015

Realiasasi ASEAN Economic Community (AEC)  di tahun 2015 yang tinggal menunggu waktu menjadi harapan dan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara pencetus skema tersebut, kesiapan Indonesia dinilai masih kurang dalam menghadapinya. Hal ini dapat dilihat baik dari perspektif nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, kondisi daya saing Indonesia saat ini ternyata masih kalah dengan beberapa negara anggota ASEAN. Hasil The Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia hanya unggul dari Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Sementara dengan negara inti Asean lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam, Indonesia masih tertinggal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec ketika menjadi pembicara seminar bertemakan “Perspektif ASEAN Economic Community 2015 Terhadap Perekonomian Indonesia”. Dalam seminar yang berlangsung di Mahligai Balroom, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (26/2) ini turut hadir pembicara lainnya Rektor Universitas Islam Riau, Prof. Dr. Detri Karya, SE. MA. dan Ketua Jurusan Manajemen Universitas Riau, Prof. Dr. Zulkarnain, MM.

Dalam paparannya Prof. Edy menyampaikan selain dari daya saing, tingkat kompetensi tenaga kerja Indonesia juga belum sebaik negara ASEAN lainnya. Prof. Edy merujuk data dari Asian Productivity Organization (APO) yang menunjukan, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. “Data ini tentunya harus disikapi secara bijak agar kelak potensi tenaga kerja Indonesia tidak terpinggirkan ketika AEC diberlakukan”, katanya.

Prof. Edy menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan pusat dalam menempuh strategi kebijakan yang sinergis guna menghadapi AEC. Di tingkat pusat ia menyarankan perlunya meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dalam perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga harus berani memberikan jaminan kepada konsumen nasional sebab kelak semakin banyak produk asing yang bertebaran di dalam negeri sebagai imbas AEC.

Adapun dalam konteks daerah, ia menyebut dua langkah penting yaitu peningkatan pemahaman masyarakat daerah terhadap AEC dan perbaikan iklim investasi dan iklim usaha daerah. “Negara lain sudah sangat gencar mensosialisasikan AEC kepada masyarakatnya dengan melibatkan peran pemerintah daerah”, katanya. Pemerintah daerah memiliki potensi untuk menarik investasi asing dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang mumpuni, seperti jalan, energi, pelabuhan, dan telekomunikasi. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan regulasi dan birokrasi daerah yang bersih.

Sementara menyinggung perkembangan daerah Riau saat ini menurut Prof. Edy memang bisa dikatakan baik, namun hal itu bukan kemudian menjadikan pemangku kepentingan di daerah berpuas diri. Sejumlah langkah inovatif tetap penting untuk dilakukan guna memperbaiki sektor yang saat ini belum terealisasi dengan baik. Misalnya saja berkenaan dengan kemiskinan, di tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk miskin di daerah Riau jumlahnya adalah 522,53 ribu jiwa (8,42%), jumlah  penganggurannya sebanyak 144.487 (5,50%) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data Bank Indonesia 2013 IPM di daerah Riau adalah 76,5.

Potret di atas menunjukan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus disempurnakan, oleh karena itu diharapkan para pengurus baru ISEI cabang Pekanbaru dapat berkontribusi dalam menyelesaikan problem tersebut. Dengan kata lain, jika dihubungkan dengan kesiapan menyambut AEC, maka penting untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas di daerah dengan menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kompetensi pasar AEC 2015. “Selain percepatan, diperlukan juga sinergi di antara semua elemen masyarakat, termasuk dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan asosiasi profesi,” pungkasnya.

>

February 26th, 2014

Prof. Edy Suandi Hamid Lantik Pengurus ISEI Cabang Pekanbaru

Ketua Bidang Organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat, yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec secara resmi melantik kepengurusan ISEI cabang Pekanbaru untuk Periode 2014-2017 koordinator Provinsi Riau. Terpilih sebagai ketua ISEI cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau, Anwar Rahman. Pelantikan yang berlangsung di Mahligai Balroom, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (26/2) juga dihadiri oleh Gubernur Riau, Annas Maamun dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau di Pekanbaru, Mahdi Muhammad. Seusai pelantikan juga dilangsungkan seminar bertemakan Perspektif ASEAN Economic Community 2015 Terhadap Perekonomian Indonesia, dengan narasumber yakni Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Riau, Prof. Dr. Detry Karya, SE. MA. dan Ketua Jurusan Manajemen Universitas Riau, Prof. Dr. Zulkarnain, MM.

Kepada pengurus ISEI Pekanbaru yang baru dilantik, Prof. Edy berpesan agar prosesi pelantikan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial belaka, namun sebagai proses penting yang membawa dampak positif dalam upaya pengembangan, pembangunan, dan pengabdian pada daerah. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak dibutuhkan guna menyikapi berbagai tantangan bangsa, seperti tidak lama lagi Indonesia akan masuk dalam skema pasar tunggal ASEAN yang dikenal dengan AEC (ASEAN Economic Community). “Hal ini selain menjadi peluang, tentunya juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Dengan waktu yang terbatas, hendaknya kita semua termasuk ISEI dapat memahaminya sebagai hal yang serius, dan bukan lagi sekedar bicara wacana”, paparnya.

Diungkapkan Prof. Edy yang juga Ketua Umum APTISI, pelaksanaan AEC 2015 memberikan konsekuensi tingkat persaingan yang semakin terbuka. Indonesia tentunya jangan hanya menjadi pasar bagi produk barang dan jasa negara ASEAN saja, namun juga meningkatkan daya saingnya sehingga menjadi pemain. “Saat ini, setiap provinsi di Indonesia memiliki tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang variatif sehingga menjadi tantangan khusus dalam menghadapi AEC”, ungkapnya. Bervariasinya potensi geografis dan pembangunan daerah inilah yang menjadi salah satu penyebab tingkat kesiapan daerah yang berbeda-beda dalam menghadapi AEC 2015.

Tingkat ketimpangan wilayah menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi UII ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy 2013 yang dimuat dalam media Investor Daily, bahwa Provinsi yang memiliki daya saing yang tinggi didominasi di Jawa. Sementara daya saing seluruh provinsi di kawasan timur Indonesia mayoritas kualitasnya di bawah standar nasional. Tujuh provinsi yang memiliki daya saing tertinggi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Banten. Disamping itu, hasil survei yang dilakukan oleh Benny dan Kamarulnizam pada tahun 2011 di lima kota besar Indonesia menyebutkan, hanya 39% responden yang mengetahui tentang AEC yang akan dilaksanakan pada 2015. Artinya dapat dikatakan Jangankan Bersiap, Tahu Tentang AEC Saja Tidak.

“Oleh karenanya pengurus ISEI yang baru saja dilantik hendaknya ikut terlibat aktif dalam menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi AEC 2015. Dengan kata lain dituntut untuk bekerja keras dalam upaya membangun kesadaran tentang pelaksanaan AEC 2015,” ungkapnya. Sektor yang sangat mungkin untuk diambil peran oleh pengurus ISEI, salah satunya adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM, seperti halnya di Riau agar lebih siap dan lebih tangguh, sehingga produknya bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, juga bertemu dengan Wakil Ketua IKA UII Riau Ahmad Sahrofi, Mantan Walikota Dumai dan Bupati Bengkalis, Fadlah Sulaiman yang juga Alumni FH UII tahun 1968, serta sejumlah alumni UII di Pekanbaru.

>

February 25th, 2014

UII Perluas Jaringan Kerjasama dengan PT di Asia Tenggara

Menghadapi isu internasionalisasi pendidikan tinggi yang telah menjadi keniscayaan, Universitas Islam Indonesia (UII) terus menggalakkan perluasan jaringan kerjasamanya dengan berbagai perguruan tinggi asing. Kerjasama dengan PT asing dipandang penting dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas akademik yang dimiliki UII serta upaya internasionalisasi UII sebagai tersirat dalam visi UII. Untuk itu UII kembali UII memperluas jaringan kerjasama internasionalnya dengan 3 PT di Asia Tenggara. UII menjalin kerjasama dengan tiga PT ternama di Thailand, yaitu Rangsit University (RSU), Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), dan Chulalongkorn University. Dengan RMUTT sebetulnya sudah ada MoU dan implementasi kerjasama melalui exchange student progamme.

“Kerjasama dengan PT di Thailand ini dipandang penting mengigat di tahun 2015 Indonesia akan mengikuti skema ASEAN Economic Community bersama negara ASEAN lainnya”, ungkap Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Selasa (25/2), yang memimpin langsung delegasi UII berkunjung ke Thailand pekan lalu. Di samping Rektor, delegasi UII juga terdiri dari Direktur Pemasaran Kerjasama dan Alumni (DPKA) UII, Fitri Nugraheni, Ph.D, dosen FIAI UII, Drs. Yusdani, M.Ag, dan dosen FMIPA UII Siti Zahliyatul Munawiroh, SF, Apt. yang saat ini sedang menempuh S-3 di Chulalongkorn University. Rombongan juga didampingi oleh empat mahasiswa UII yang sedang mengikuti program joint degree di RMUTT.

Pada kunjungan ke Rangsit University, pihak UII diterima oleh pimpinan RSU yang diwakili oleh, Vice President for International Affairs – Chitriya Pinthong, Ph.D beserta staf. Kedua pihak kemudian menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam program Passage to Asean (P2A). Program ini memungkinkan para mahasiswa UII untuk berkunjung ke universitas-universitas di negara ASEAN yang telah menjadi anggota P2A. Salah satu tawaran menarik dari program tersebut adalah rendahnya biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa peserta program. Sebagai gambaran, dalam kunjungan 9 hari ke Thailand, Kamboja, dan Vietnam, mahasiswa hanya dibebani biaya sekitar US$ 306.

“Program P2A sangat positif untuk memfasilitasi mahasiswa kita yang ingin mencari pengalaman dan bertukar pemikiran dengan komunitas akademik di negara-negara ASEAN”, kata Prof. Edy. Rencananya, program ini dapat diikuti oleh semua mahasiswa UII yang berminat dengan syarat minimal telah menyelesaikan enam semester dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik.

Selanjutnya delegasi UII berkunjung ke RMUTT guna membahas perluasan kerjasama antara kedua universitas. Perluasan bidang kerjasama ini meliputi penawaran studi lanjut dan joint degree untuk program studi berbahasa Inggris, seperti Ph.D pada Industrial Engineering, Bachelor pada Material and Energy Engineering, Mass Communication Technology, serta Business Administration. RMUTT juga menawarkan internship (Kerja Praktik) bagi mahasiswa UII di mitra industri RMUTT di Thailand yang dilaksanakanpada bulan Maret hingga Mei setiap tahunnya. Saat ini ada 8 mahasiswa UII yang dual degree di RMUTT dengan beasiswa dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) DIKTI Kemendikbud.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Chulalongkorn University (13/2), diperoleh pengalaman bahwa universitas ini telah mengembangkan Lembaga Pusat Studi Halal yang maju dan modern, yang dinamakan Halal Science Center (HSC). Lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2003 ini bertugas melakukan kajian ilmiah terhadap makanan dan produk halal, khususnya di Thailand. Produk yang telah mendapat sertifikasi dari HSC dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya sehingga aman dikonsumsi oleh komunitas Muslim. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara mudah lewat aplikasi berbasis android, Halal Thai yang dirilis oleh HSC.

HSC menawarkan program training bagi civitas akademika UII terkait proses mensertifikasi kehalalan sebuah produk. Training yang dapat berlangsung antara 2 minggu-3 bulan tersebut meliputi materi pengujian kandungan bahan dalam makanan/minuman, proses pembuatan, pengemasan, dan pengantaran.

“Kemajuan HSC di Thailand selayaknya menjadi cambuk bagi negara Muslim, khususnya Indonesia, untuk jangan sampai tertinggal dalam menginisiasi kajian makanan halal”, ungkapnya. Rektor UII juga bertemu dengan, pendiri sekaligus direktur HSC Chulalongkorn University, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan yang ternyata juga mempunyai garis keturunan Jawa. Beliau merupakan kerabat (cucu) dari pendiri Muhammadiyah,KH Ahmad Dahlan.

Sebelum meninggalkan Thailand, delegasi UII menyempatkan berkunjung ke perkampungan dan masjid Jawa yang terletak di daerah Sathorn, Bangkok, Thailand guna melakukan riset kelembagaan. Delegasi UII bertemu dan mewawancarai salah satu sesepuh perkampungan ini, Rumbai Dahlan (cucu KH. Ahmad Dahlan) dan tokoh Islam  disana seperti Imam Masjid Jawa dan lainnya. Dari wawancara diketahui sejarah komunitas Muslim keturunan Jawa di daerah tersebut. Komunitas ini berawal dari upaya dakwah putra KH. Ahmad Dahlanyang hijrah ke Thailand dan menikah dengan wanita setempat. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 10 anak yang menjadi cikal bakal komunitas Islam Jawa di sana. Berkat upaya dakwah yang gigih, Masjid Jawa dan komunitas Muslim pun semakin berkembang. Akulturasi kebudayaan antar komunitas juga berjalan dengan baik sehingga banyak adat Jawa yang masih terpelihara, seperti kenduren dan silaturrahmi.

>

February 20th, 2014

Hadapi Internasionalisasi Pendidikan, PTS Dituntut Segera Menyiapkan Diri

Derasnya arus globalisasi yang kini tidak hanya menyentuh aspek perdagangan dan ekonomi, namun telah memasuki ranah pendidikan sudah seharsunya direspon dengan cepat oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Seperti tertuang dalam GATS (General Agreement on Trade in Services), pendidikan telah dimasukkan sebagai komoditas jasa yang dapat diintegrasikan dalam arus global. Konsekuensinya, persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan ke depan akan semakin ketat karena tak hanya melibatkan aktor lokal namun juga global. Inilah yang tergambar dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-5 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang berlangsung di Inna Garuda Hotel, Yogyakarta, Kamis (20/02).

Rapat yang mengusung tema “Internasionalisasi PTS di Indonesia” ini diikuti oleh pengurus APTISI, baik pusat maupun wilayah dari seluruh Indonesia. Selain itu turut hadir beberapa tamu penting, di antaranya Duta Besar Hungaria di Indonesia, H.E. Szilvester Bus, Duta Besar Finlandia, H.E. Kai Sauer, Duta Besar Indonesia untuk Hungaria, Maruli Tua Sagala, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar RI di Australia, Prof. Ronny Rachman Noor, dan Counselor for Education, Australia Embassy in Jakarta, Mrs. Astrida Upitis. Sedangkan perwakilan perguruan tinggi asing yang turut diundang, antara lain Rector/Vice Chancellor University of Tasmania in Australia, Mr. Prof. Peter Rathjen dan Secretary of Party Comitee Nanjing Xiaozhuang University, Mr. Li Hong Tian. Hadir pula Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta, Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES.DEA dan Ketua APTISI Wilayah V, Dr. Kasiyarno, M.Hum.

Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec menyampaikan bahwa pemilihan tema kali ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap kondisi yang sedang dihadapi bangsa.  “Isu ini terus bergulir hingga mulai dipandang sebagai isu penting seiring dengan menguatnya arus globalisasi yang telah menyentuh ranah pendidikan di tanah air”, ungkapnya

Aspek pendidikan menurut Prof. Edy kini telah menjadi salah satu komoditas jasa seperti diatur dalam kesepakatan internasional. Internasionalisasi pendidikan telah menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi kalangan Perguruan Tinggi, termasuk PTS. Oleh karenanya, PTS dituntut untuk segera berbenah, memacu diri, mengembangkan kualitas pendidikan, dan menciptakan iklim akademis yang dapat menunjang proses internasionalisasi tersebut.

“Salah satu upaya memperkuat kesiapan PTS menuju internasionalisasi, APTISI terus menggalakkan berbagai jaringan kerjasama riset dan leadership training dengan PT asing, seperti dengan Univerity of Technology Sydney, Deakin University, dan University of Tasmania,’ tegas pria yang juga merupakan Rektor UII ini.

Senada, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D, juga menegaskan bahwa persoalan ke depan akan membawa peluang dan tantangan bagi Perguruan Tinggi di Indonesia akibat globalisasi. Oleh karenanya, bagi PTS dalam manajemen pengelolaannya harus kreatif dan inovatif. “PTS dalam menghadapi internasionalisasi pendidikan jangan hanya business as usual, tetapi harus mengedepankan pengelolaan yang matang dan penuh akuntabilitas,” katanya.

Prof. Wiendu juga menyampaikan dengan kewenangan yang fleksibel dan keunikan yang dimiliki oleh PTS bisa menjadi modal dalam melakukan internasionalisasi pendidikan. Namun demikian, ia mengingatkan dalam proses internasionalisasi jangan sampai melupakan dimensi kultural, tradisi, dan filosofi bangsa.

Ia berharap dengan jumlahnya yang mayoritas, PTS berpotensi menjadi garda terdepan dan pilar utama pembangunan nasional “Selain berupaya menduniakan institusi pendidikannya, PTS hendaknya juga harus tetap membumi dengan tidak meninggalkan tradisi asli kebangsaan kita,”tegasnya.

Minim Integritas, Dunia Akademik Lahirkan Koruptor

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH yang hadir menyampaikan orasi ilmiahnya mengungkapkan, dunia akademik saat ini  telah kehilangan integritasnya sehingga banyak pendidik dan lulusannya yang masuk dalam pusaran korupsi. Padahal, dunia akademik yang tanpa dilandasi integritas dan kejujuran adalah awal terbangunnya kehancuran. “Praktik ketidakjujuran dalam PT seperti plagiarisme, jual beli gelar dan sejenisnya, telah menjadikan produk pendidikannya bersikap pragmatis,”terangnya.

Munculnya sikap pragmatis dari lulusan menurutnya tidak lain karena PT belum mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada peserta didiknya. Sebagai solusinya, PT dituntut untuk terus menggalakan kejujuran ilmiah dalam proses ataupun penyelenggaraan pendidikan. “Kondisi saat ini mengharuskan PT untuk terus menanamkan nilai kejujuran guna mengikis perilaku koruptif, dalam konteks itulah PT ditunggu kontribusnya” tegas guru besar FH UII tersebut.

>

February 10th, 2014

UII Dorong Pengelolaan Haji yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Profesional

Munculnya dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji tahun 2004-2012 sebesar Rp 203 miliar seperti disebutkan oleh KPK maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penataan kembali pengelolaan keuangan haji. Hal ini dinilai penting, sebab potensi dana haji yang terkumpul sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 54,5 triliun pada April 2013. Bahkan diprediksikan pada tahun 2018 jumlahnya akan mencapai hampir Rp 100 Triliun. Sementara menurut PPATK ongkos naik haji setiap tahunnya mencapai Rp 80 triliun. Dari angka itu, PPATK mencatat bunganya sebesar Rp 2,3 triliun.

Salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan haji adalah dengan mendorong terwujudnya payung hukum yang jelas dan kuat berupa UU Pengelolaan Keuangan Haji.Terwujudnya UU tersebut dinilai penting dan mendesak untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana haji sekaligus mengoptimalkan dana yang terkumpul bagi kepentingan jamaah haji Indonesia.

Selain itu, UU juga dapat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan prinsip syariah. Terlebih nampak adanya dukungan dari stakeholder seperti, Menteri Agama maupun Ditjen Haji yang menyambut baik upaya KPK dan PPATK untuk mengungkap dugaan penyimpanganpengelolaan dana haji tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec pada konferensi pers yang diselenggarakan di RM. Padang Sederhana, Jl. Kaliurang Km. 5,6 Sleman Yogyakarta, Senin (10/2). Ia menyampaikan dukungan dan apresiasi UII atas langkah KPK dan PPATK yang tanggap merespon dan menindaklanjuti informasi tentang penyalahgunaan dana haji ini. Diharapkan kedua lembaga tersebutdapat bekerja profesional dalam mengungkap kebenaran substantif dari dugaan tersebut.

“Kami mendorong KPK maupun PPATK agar dapat membuka secara gamblang kepada publik terkait dugaan penyimpangan dana haji tersebut sehingga tidak timbul fitnah dan pembunuhan karakter pada pihak tertentu, serta tidak menjadi bola panas yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”, jelasnya.

Di samping itu, UII juga mengapresiasi sikap terbuka dan jawaban tegas dari Menteri Agama dan Ditjen Haji yang justru telah berkoordinasi dengan KPK sebelumnya.Menag bahkan berjanji akan terbuka memberikan informasi demi perbaikan penyelenggaraan haji. “Sikap kooperatif dan terbuka inilah yang diharapkan membuka pintu penyelesaian benang kusut yang masih tersisa dalam pengelolaan dana haji sehingga ke depan ada perbaikan penyelenggaraan haji yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan profesionalsesuai Syariah”,ujarnya. Perbaikan penyelenggaraan haji tentunya juga harus menyentuh dua aspek, baik operasional maupun manajerial.

Sebagai perguruan tinggi nasional pertama yang bernafaskan Islam dan didirikan oleh para pendiri bangsa,UII memang memiliki kepedulian besar pada persoalan kebangsaan dan keumatan. Di antara persoalan kebangsaan sekaligus keumatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian luas adalah tentang penyelenggaraan ibadah haji. UII mengapresiasi pencapaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013 oleh Kemenag RI yang menghasilkan indeks kepuasan jamaah haji yang meningkat lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan menghasilkan surplus anggaran Rp 417,9 miliar dari operasional ibadah haji.

Hal itu sebagaimana dirilis berbagai media pada akhir Januari 2014 lalu, bahwa BPS mengumumkan hasil survey yang menunjukkan peningkatan indeks kepuasan jamaah haji pada tahun 2013 menjadi 82,69. BPS mengadakan survey dengan jumlah responden yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yakni 12.800 responden, sampel yang masuk dan layak olah berjumlah 8.623 atau 67,41 persen. Faktor pendorong peningkatan kepuasan jamaah meliputi beberapa jenis pelayanan yaitu; transportasi di Arab Saudi, pelayanan petugas kloter, petugas non kloter, pelayanan ibadah, akomodasi/pemondokan, dan pelayanan catering. Sedangkan surplus operasional haji, menurut Dirjen Haji, Anggito Abimanyu, diperoleh dari optimalisasi dana haji, efisiensi belanja, dan keberhasilan menekan risiko pemondokan dan meminimalisasi kerugian selisih mata uang.

Berkaca dari fakta tersebut, masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk membuat pengelolaan dana haji lebih optimal, yang tentunya akan berefek pada semakin sedikitnya dana yang perlu dibayar oleh jamaah haji. Kemenag RI sebagai operator penyelenggaraan haji sebenarnya memiliki potensi untuk mengelola haji lebih baik. Namun persoalan terletak pada belum adanya payung hukum yang memungkinkan Ditjend Haji Kemenag RI melakukan optimalisasi yang lebih luas terhadapdana haji, misalnya joint investasi untuk pemondokan, sarana dan prasarana produktif dan lain-lain. Tentu optimalisasi harus dilakukan dalam koridor yang jelas, yakni sesuai dengan prinsip Syariah, menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi, dan dapat memberikan manfaat/maslahat yang lebih bagi jamaah.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa potensi untuk menjadikan pengelolaan haji semakin baik terbuka lebar. Potensi itu akan tumbuh jika pengelolaan haji terus ditingkatkan transparansinya, akuntabilitasnya, bersihnya dari penyalahgunaan, dan profesionalitas penyelenggaraannya. Oleh karena itu, UII terus mendorong pada pemerintah (Kemenag RI) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam semua tahapan dan proses penyelenggaraan ibadah haji.

>

February 9th, 2014

PTS Diharap Ikut Peduli Bencana Alam di Sinabung

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) meminta agar semua PTS ikut peduli terhadap bencana erupsi di Sinabung dan bencana daerah lainnya.  Perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS) yang berada di wilayah Sumatera Utara dan daerah-daerah lainnya diharapkan untuk turun tangan dalam upaya tanggap darurat bencana bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Kepedulian tersebut antara lain agar PTS dapat membebaskan biaya kuliah serta bantuan lainnya, seperti biaya hidup, bagi para mahasiswanya yang menjadi korban erupsi Sinabung.

Menurut Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Dikti, di Wilayah Sumatera Utara sendiri terdapat 275 institusi PTS, dengan mahasiswa + 244.449 orang, yang diantaranya juga menjadi korban musibah bencana alam ini. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum APTISI, yang juga Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec pada Sabtu (8/2), di Yogyakarta.

Hingga saat ini, APTISI Wilayah I-A Medan, Sumatera Utara, telah bergerak secara sendiri-sendiri memberikan bantuan kepada para korban erupsi Sinabung. Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec juga telah berkoordinasi dengan Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM selaku Ketua APTISI Wilayah I-A, Medan.

“Ke depan akan dijalin koordinasi yang lebih baik dengan APTISI Pusat maupun APTISI yang berada di wilayah lain sehingga lebih banyak bantuan yang dapat terkumpul dan proses penyalurannya lebih efektif. Kita juga sudah berkirim surat ke APTISI yang ada di seluruh wilayah tanah air untuk bisa mengkoordinir bantuan ke Sinabung,” paparnya.

Seperti diketahui, meletusnya Gunung Sinabung di Kapubaten Karo, Sumatera Utara, sampai saat ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, puluhan ribu jiwa mengungsi, dan merusak 1.148 pemukiman. Bencana ini tak hanya mengundang kepedulian dari masyarakat umum namun juga kalangan pendidik khususnya perguruan tinggi.

Prof. Edy menghimbau agara PTS dapat lebih berperan dalam meringankan beban korban bencana lewat bantuan pendidikan kepada para mahasiswanya yang terkena dampak bencana. “Akan lebih baik jika perguruan tinggi swasta yang berada di Sumatera Utara dan daerah lainnya dapat memberikan keringanan biaya kuliah dan membantu kehidupan anak-anak yang menjadi korban bencana alam di Sinabung”, ungkapnya.

Ia mencontohkan upaya yang pernah dilakukan oleh beberapa PTS di Yogyakarta, seperti Univeristas islam Indonesia (UII), UMY, Universitas Atmajaya dan sebagainya,  ketika terjadi bencana erupsi Merapi di tahun 2010. UII, misalnya, membebaskan biaya dan memberikan bantuan pendidikan kepada para mahasiswanya yang terkena dampak erupsi. Bantuan ini disesuaikan dengan dampak bencana yang diterima korban, apakah termasuk ringan, sedang, atau berat. “Ada mahasiswa yang dibebaskan dari pembayaran SPP hingga mendapat bantuan biaya hidup selama beberapa waktu”, tuturnya.

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh kalangan kampus ketika terjadi bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, seperti tsunami di Aceh tahun 2004, gempa bumi di Bantul - Yogyakarta tahun 2006, serta erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2010.

Selain itu, bantuan dari PTS kepada korban erupsi Sinabung juga dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti lewat kegiatan bakti sosial, pemberian bantuan siap konsumsi bagi korban bencana dalam bentuk makanan, selimut, dan obat-obatan. Bantuan lain juga dapat diwujudkan dengan memberikan pendampingan psikologis untuk meredakan trauma para korban khususnya di kalangan wanita dan anak-anak. Dalam memberikan bantuan, PTS melalui APTISI tentunya akan tetap berkoordinasi dengan otoritas setempat, yaitu pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepedulian dan aksi nyata PTS dalam membantu korban bencana sekaligus menunjukkan bahwa perguruan tinggi bukanlah berada di menara gading yang terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebaliknya, perguruan tinggi merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat sehingga APTISI pun sudah selayaknya terlibat dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat termasuk meringankan beban mereka yang terkena dampak dari bencana alam.

>

January 31st, 2014

Daftar Tunggu Haji Perlu Dikelola Secara Profesional

Kuota jamaah haji Indonesia saat normal hanya berkisar 200 ribuan orang. Jumlah ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Kalau di Jakarta hanya se-Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ironisnya, di tengah kuota yang kecil, sampai sekarang masih sering terdengar adanya permainan daftar tunggu atau waktu keberangkatan haji yang memanfaatkan kedekatan dengan pejabat urusan haji.

“Sampai sekarang masih saja ada kuota bisa dibeli, bahkan harus diakui juga bahwa permintaan para pejabat dan tokoh penting atau berpengaruh masih deras mengalir,” ujar Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec ketika menjadi pembedah buku karya Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc berjudul 'Tangan Tak Terlihat', di Asrama Haji, Jl. Lingkar Utara, Yogyakarta, Jum’at, (31/01/2014). Dalam kesempatan yang sama, Anggito juga me-launching buku 'Menjemput Cahaya Hidayah'. Buku ini berisi kisah dan hikmah para tamu Allah dan wartawan Haji.

Kondisi tersebut menurutnya merupakan bukti bahwa masih ada tekanan dari elit tertentu yang menuntut untuk mendapat prioritas pelayanan. Maka dari itu menurutnya meskipun Anggito sebagai Dirjen PHU saat ini memiliki semangat untuk memperbaiki tata kelola haji yang kurang baik, nyatanya masih ada kekuatan lain di luarnya yang tak sepenuhnya bisa ditaklukkan.

“Mungkin AA (Anggito Abimanyu) sudah ingin tancap gagas untuk memperbaiki tata kelola haji ini, tetapi  masih ada kekuatan lain yang menghalangi. Akibatnya tentu dalam saat-saat tertentu harus fleksibel menyikapi sesuatu yang tidak disukai, tetapi itu risiko pejabat di republik negeri kita sekarang ini,” terangnya.

Menyikapi buku karya AA, Prof. Edy meyatakan ada satu hal yang coba dimunculkan yaitu terkait dengan harapan Menteri Agama tentang pengesahaan RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Sejauh ini pilihan investasi dari puluhan triliun dana haji menurutnya masih sangat terbatas dan jauh dari optimal. “Ini bukan karena ketidaktahuan untuk memanfaatkan dana tersebut agar lebih bermanfaat bagi jamaah dan perekonomian, melainkan belum adanya payung hukum untuk melaksanakan investasi di sektor yang lebih riil dan terkait langsung dengan urusan haji tersebut.,” terangnya.

Oleh karena itu, menurutnya pesan dari harapan yang tertuang dalam buku tersebut adalah bahwa RUU Pengelolaan Keuangan Haji tersebut perlu didorong untuk bisa secepatnya disahkan di DPR sehingga pelayanan haji juga bisa lebih baik. Dalam konteks itu juga, UII saat ini ikut mengkaji payung hukum pengelolaan dana haji yang output-nya nanti dapat memberikan masukan-masukan dan dorongan agar bisa segera disahkan.

Sementara itu, Bupati Kapubaten Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.Si yang juga hadir memberikan masukan agar Dirjen Haji dalam memberi standar pembayaran ongkos haji harus sesuai dengan kurs dolar yang berlaku pada saat tahun calon haji membayar, bukan disesuaikan dengan kurs dolar kapan calon jamaah akan berangkat.

“Kami berharap Pak Dirjen bisa mempertimbangkan ini, meskipun calon haji berangkatnya tahun depan, tapi ongkos pembayarannya tetap disesuaikan dengan kurs dolar yang berlaku saat tahun membayar bukan kurs dolar yang berlaku saat mau berangkat, sehingga hal ini tidak akan memberatkan karena setiap tahun dolar terus naik,” harapnya.

Hadir juga sebagai pembedah buku dalam kesempatan tersebut Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Drs. H. Maskul Haji M.PdI.

>

« Previous PageNext Page »